Gelar 'Jokowi Alumnus Memalukan' Berujung Gielbran Dicari Intel

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Gielbran M Noor mengaku mendapat teror orang mengaku intel yang mendatangi rumah dan fakultas mencari informasi soal dirinya. Hal itu terjadi pascadiskusi dan pemberian gelar nominasi alumnus UGM paling memalukan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, BEM KM UGM menggelar diskusi publik dan mimbar bebas di utara Bundaran UGM, Jumat (8/12). Dalam acara itu kemudian Jokowi diberi gelar alumnus paling memalukan oleh BEM KM.

Gielbran Mohammad mengungkapkan alasan penyematan 'alumnus paling memalukan UGM' kepada Presiden Jokowi. Di antaranya adalah sebagai wujud kekecewaan selama dua periode kepemimpinan Jokowi yang masih banyak permasalahan fundamental yang masih belum terselesaikan.

Intel Datangi Kampus-Rumah Gielbran

Usai pemberian gelar tersebut, Gielbran mengaku ada orang yang mendatangi Fakultas Peternakan tempatnya kuliah. Oknum yang mengaku intel tersebut sempat meminta data diri pribadi Gielbran.

"Beberapa hari yang lalu saya sempat dikabari oleh salah satu fungsionaris di Fakultas Peternakan, karena kebetulan saya mahasiswa Fakultas Peternakan, saya dihubungi oleh wakil dekan dan beliau menyampaikan bahwa ada oknum yang mengaku sebagai intel mendatangi fakultas," kata Gielbran kepada wartawan, Kamis (21/12/2023).

"Kemudian dia memintai biodata kepada pihak akademik namun dari fakultas melarang untuk memberikan biodata karena tidak ada izin atau tidak ada surat tugas. Sehingga biodata yang diminta tidak diberikan," katanya.

Kejadian berikutnya, lanjut Gielbran, dialami oleh keluarganya di Sragen. Dia bilang ada orang yang juga mengaku intel datang ke ketua RT tempat tinggalnya dan meminta untuk bertemu dengan ortu Gielbran. Namun, oleh ketua RT mereka tidak diperkenankan bertemu ortu Gielbran.

"Dari ketua RT menghalau dan membatasi dan mengimbau untuk tidak usah bertemu dengan orang tua saya sehingga tidak sampai intel-intel tersebut bertemu dengan keluarga saya sudah mengundurkan diri dan tidak mengintervensi secara langsung," bebernya.

Respons Polisi-TNI

Kapolda DIY Irjen Suwondo Nainggolan pun mempersilakan masyarakat yang merasa mendapat ancaman untuk melapor ke polisi.

Awalnya, saat dimintai konfirmasi wartawan, Suwondo mempertanyakan kenapa pengakuan Gielbran itu seolah dituduhkan ke polisi.

"Kenapa harus bertanya itu ke polisi? Apa pemikirannya nanya itu ke polisi? Jangan mungkin (menduga-duga) dong," kata Suwondo kepada wartawan usai Rakor Forkopimda di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Kamis (21/12/2023).

Suwondo melanjutkan, secara umum, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk melaporkan secara langsung kepada kepolisian jika ada kejadian-kejadian yang dirasa meresahkan atau menjadi ancaman.

Suwondo pun mengklaim dirinya secara pribadi maupun mewakili institusi sudah sejak lama telah mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa untuk menyampaikan hal ini.

"Pokoknya ada intimidasi, laporkan. Nanti kita punya bahan dasar penyelidikan. Siapa pun itu, kita proses," imbuhnya.

Terpisah, Kapenrem 072/Pamungkas Kapten Arh Siswoto saat ditanya hal serupa oleh awak media, mengklaim tidak pernah ada instruksi pengerahan intel dari pihaknya seperti peristiwa yang diceritakan oleh Gielbran.

"Tidak ada, sejauh yang saya ketahui tidak ada informasi atau perintah untuk melaksanakan seperti itu. Ini saya juga dengan Pasi Intel, nggak ada yang melaksanakan kegiatan seperti itu," tegas Siswoto saat dihubungi wartawan, Kamis (21/12).

UGM Siap Lindungi Gielbran

Pihak kampus siap untuk memberikan perlindungan kepada Gielbran. Hal itu disampaikan Sekretaris UGM Andi Sandi.

"Dari sisi kami kalaupun waktu itu kami diinformasikan Mas Gielbran membutuhkan, UGM siap menyiapkan perlindungan ke Mas Gielbran," kata Andi saat dihubungi detikJogja, Jumat (22/12/2023).

Andi bilang, apa yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan bentuk kritik kepada pemerintah. Dia menilai tidak perlu ada pendekatan keamanan yang berlebihan. Dosen hukum tata negara itu melanjutkan, kritik kepada pemerintah merupakan hal biasa, terutama dalam proses demokrasi.

Andi juga memahami jika pihak keamanan memiliki tugas untuk mengantisipasi. Namun, dia tidak sepakat jika pendekatan yang dilakukan sampai harus bertemu dengan orang tua mahasiswa.

"Tetapi saya kira bentuk seperti itu untuk ketemu atau apa saya kira terlalu jauh lah, karena anak-anak itu tahu batasan. Wong mereka itu hanya mengkritik pemerintah," jelasnya.

Video detikJateng-Jogja Awards: Anugerah Inovasi Program Pembangunan Terpuji

Video detikJateng-Jogja Awards: Anugerah Inovasi Program Pembangunan Terpuji