Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi calon presiden Anies Baswedan yang menganggap Ibu Kota Nusantara (IKN) justru menimbulkan ketimpangan baru. Jokowi menekankan bahwa pemindahan ibu kota negara itu tidak akan menyebabkan ketimpangan baru.
"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia-sentris," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023), dilansir detikNews.
"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menjelaskan, IKN bakal menimbulkan pemerataan ekonomi maupun penduduk. Hanya, dalam pandangannya, pemerataan tersebut tidak akan bisa diraih dalam waktu cepat.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ujarnya.
Pandangan Anies Soal IKN
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan kritik soal IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS, Solo, pada Rabu (22/11). Saat itu, salah satu panelis menanyakan apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.
Anies lalu menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Dia menilai, mendirikan kota baru justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.
Capres dari Koalisi Perubahan itu berkata, jika tujuan IKN memeratakan pembangunan Indonesia, maka seharusnya yang harus dilakukan adalah membangun kota kecil jadi menengah, dan menengah menjadi besar di Indonesia.
"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, langkah membangun Nusantara justru bermasalah. Dia berpendapat, langkah yang dilaksanakan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.
"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.
(apu/rih)
Komentar Terbanyak
Komcad SPPI Itu Apa? Ini Penjelasan Tugas, Pangkat, dan Gajinya
Ternyata Ini Sumber Suara Tak Senonoh yang Viral Keluar dari Speaker di GBK
Catut Nama Bupati Gunungkidul untuk Tipu-tipu, Intel Gadungan Jadi Tersangka