Akademisi di Jogja Serukan Pemilu Damai

Sleman -

Civitas akademika sejumlah perguruan tinggi di Jogja, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), menyerukan agar Pemilu 2024 dilaksanakan secara jujur, adil dan damai. Seruan ini dalam rangka menyikapi dinamika politik terkini.

Selain UGM, perguruan tinggi yang terlibat dalam deklarasi ini adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

"Sebagai agenda nasional kita harus mengawal secara bersama-sama untuk memastikan berlangsung secara konstitusional dan memiliki legitimasi sesuai prinsip demokrasi. Pemilu memiliki makna penting untuk menjaga penyelenggaraan bernegara dan merawat tata pemerintahan demokratis demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi," kata Rektor UGM, Prof Ova Emilia, Jumat (24/11/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemilu 2024 yang demokratis, lanjut Ova, memiliki makna yang semakin penting mengingat Indonesia masih menjadi salah satu referensi penting berjalannya sistem demokrasi, di tengah kemunduran ekstrem demokrasi di berbagai negara.

Periode kampanye sendiri menjadi salah satu tahapan krusial yang menjadi wahana untuk sosialisasi dan pengenalan program politik, pengenalan kandidat dan partai politik dengan rencana kerjanya, sekaligus mengenali rekam jejak mereka.

Salah satu poin penting yang diserukan adalah terkait kampanye yang substantif dan berkualitas.

"Mari kita mewujudkan kampanye yang substantif dan berkualitas, ditandai dengan dialog yang dinamis dan konstruktif, proses interaksi untuk membangun konsensus tentang hal-hal strategis menyangkut masa depan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia," ucap Rektor UII, Prof Fathul Wahid.

Selain itu, kampanye Pemilu juga diharapkan mengedepankan kedewasaan sikap, pemikiran, dan kematangan politik para pemimpin dan kandidat dalam menyikapi dan mengelola segala perbedaan dan keragaman cara pandang sebagai realitas yang lumrah dalam peristiwa demokrasi.

"Menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa, menghindari dan mencegah hate speech, hoax, fitnah dan adu domba yang cenderung merugikan rakyat Indonesia dan mengorbankan kepentingan nasional karena itu adalah bentuk kemunduran demokrasi," lanjut Rektor USD, Albertus Budi Susanto.

Para pimpinan perguruan tinggi juga mendorong segenap kontestan Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan aparatur negara untuk mengedepankan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga integritas dan kejujuran, bersikap adil, serta berkomitmen bersama demi mewujudkan Pemilu bermartabat dan kredibel, sebagai kunci menjaga demokrasi yang berkualitas.

"Mengajak segenap komponen masyarakat sipil, insan akademik, jurnalis, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif bersama menjadi bagian dari upaya menyukseskan pemilu sebagai agenda nasional, dengan cara-cara edukatif, mencerahkan dan kritis, sebagai bagian dari tanggung jawab merawat demokrasi Indonesia," pungkas Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Prof Mohammad Irhas Effendi.