Kasus dugaan pengusiran paksa terhadap nenek Elina Widjajanti (80), warga Surabaya, tak hanya memicu keprihatinan publik, tetapi juga mendorong langkah konkret Pemerintah Kota Surabaya. Video pengusiran yang viral di media sosial itu membuka kembali persoalan premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Merespons kasus tersebut, Pemkot Surabaya memastikan pembentukan Satgas Antipremanisme, sementara Polda Jawa Timur telah menindaklanjuti laporan hukum dan memeriksa sejumlah saksi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, pembentukan satgas dilakukan menyusul peristiwa yang sempat viral tersebut. Satgas ini dibentuk untuk mencegah praktik premanisme serta menjamin rasa aman bagi warga Surabaya.
"Jadi kalau ada kegiatan yang kemarin viral terkait nenek yang dilakukan oleh ormas, maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Antipreman, yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di Kota Surabaya," katanya, Sabtu (27/12/2025).
Eri menegaskan, kasus dugaan pengusiran paksa terhadap Elina saat ini telah ditangani oleh Polda Jawa Timur dan menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya. Ia bahkan berencana mendatangi Polda Jatim untuk memastikan penanganan kasus berjalan cepat dan transparan.
"Kejadian ini sudah ditangani Polda dan nanti Insyaallah saya akan ke Polda agar menjadi atensi, masalah ini biar cepat selesai. Sehingga ada kepercayaan, ada trust warga Surabaya, ada keamanan untuk warga Surabaya," ujar Eri.
Selain membentuk satgas, Eri juga mengajak masyarakat berani melawan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Namun ia mengingatkan agar perlawanan tersebut tidak memicu konflik horizontal di tengah warga.
"Kalau ada yang seperti itu, ya ayo kita lawan bareng-bareng. Kita harus berani dan Insyaallah hukum tidak boleh berhenti, tapi jangan terjadi benturan antar sesama warga Kota Surabaya," pungkasnya.
Simak Video "Video: Polisi Tetapkan 2 Pengusir Nenek Elina Jadi Tersangka"
(irb/hil)