.webp)
- Berikut deretan fakta lengkapnya: 1. Iuran Rp 600 Ribu Per KK untuk 12 Sound Horeg 2. Netizen Kritik Karnaval dengan Sound Horeg Tak Mendidik 3. Warga Ngampelrejo Klarifikasi di Medsos 4. Tersebar Kwitansi dan Story WA Istri Kades 5. Kepala Desa Ngampelrejo Buka Suara 6. Kades Klaim Kegiatan Dikelola Anak Muda Sukarela 7. Kades Curiga Ada Provokator
Desa Ngampelrejo di Kecamatan Bancar, Tuban, mendadak viral di media sosial. Bukan karena prestasi atau capaian pembangunan, melainkan karena polemik iuran warga untuk menyewa sound horeg saat acara karnaval Oktober mendatang.
Seorang warganet membagikan curhatan soal pungutan yang dinilai tak masuk akal, yakni Rp 600 ribu per kepala keluarga hanya untuk sewa sound horeg. Cerita itu langsung menyedot perhatian warganet, jadi bahan perbincangan, hingga menyeret nama Bupati Tuban.
Berikut deretan fakta lengkapnya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Iuran Rp 600 Ribu Per KK untuk 12 Sound Horeg
Dalam unggahan yang viral, disebutkan bahwa setiap kepala keluarga di Desa Ngampelrejo diminta membayar Rp 600 ribu. Uang itu akan digunakan untuk menyewa 12 unit sound horeg guna meramaikan karnaval desa yang digelar Oktober 2025.
Tak hanya itu, warga juga diminta sumbangan tambahan Rp 50 ribu untuk keperluan lain-lain dalam acara tersebut. Unggahan ini menuai protes warga, sebagian besar keberatan namun kalah suara dengan kelompok yang setuju.
"Mas bup @adityahalindra tolong dong ditertibkan, banyak masyarakat yang terganggu tapi gak bisa speak up," tulis pemilik akun Instagram @trisur, mencolek Bupati Tuban.
2. Netizen Kritik Karnaval dengan Sound Horeg Tak Mendidik
Polemik ini memicu komentar warganet soal substansi karnaval yang kian bergeser. Bukan lagi soal budaya dan nasionalisme, melainkan sekadar lomba sound paling bising dan goyangan. Banyak yang menilai karnaval desa saat ini minim nilai edukasi.
"Jaman sekarang karnaval yg diutamakan adalah sound dan jogetannya. Tidak ada pembelajaran nasionalisme untuk generasi muda," tulis akun @Irohalihamdi.
3. Warga Ngampelrejo Klarifikasi di Medsos
Di tengah viralnya polemik ini, akun @arif_nnc yang mengaku warga Ngampelrejo membantah kabar tersebut. Ia menyebut tidak ada iuran Rp 600 ribu dan menyebut sumbangan bersifat sukarela. Bahkan ia menduga unggahan tersebut dibuat oleh pihak yang tak suka dengan desanya.
"Di desa kami ngampelrejo tidak ada yg mewajibkan iuran karnaval apalagi mematok nominal besar semua sumbangan sukarela," tulisnya.
"Ini pasti orang yg tidak suka dg ngampelrejo dan ingin menjelekan ngampelrejo," imbuhnya.
4. Tersebar Kwitansi dan Story WA Istri Kades
Viralnya polemik ini makin ramai karena beredar pula tangkapan layar story WhatsApp istri Kepala Desa Ngampelrejo yang memajang foto kuitansi pembayaran uang muka untuk sewa sound horeg. Bukti transfer itu disebut sebagai DP untuk karnaval Oktober mendatang.
Hal inilah yang memperkuat dugaan publik bahwa ada penggalangan dana dengan jumlah fantastis untuk keperluan sound system hiburan tersebut.
5. Kepala Desa Ngampelrejo Buka Suara
Menanggapi hebohnya kabar ini, Kepala Desa Ngampelrejo, Tariono akhirnya angkat bicara. Ia membantah adanya iuran Rp 600 ribu per KK dan menyebut semua kegiatan bersifat swadaya warga.
"Sound Horeg itu sudah lama sekitar 4 atau 5 tahun, tapi ya sound biasa-biasa itu. Untuk iuran itu untuk kegiatan PHBN, tidak ada paksaan," kata Tariono.
"Kalau di desa untuk PHBN itu swadaya memang tapi bukan untuk sound horeg," tambahnya.
6. Kades Klaim Kegiatan Dikelola Anak Muda Sukarela
Lebih lanjut, Tariono menyebut bahwa kegiatan karnaval yang ada di desanya sepenuhnya dikelola anak-anak muda. Dia pun merasa tidak etis jika tidak ikut berpartisipasi dalam acara desa.
"Yang ngelola kegiatan ini anak-anak muda, mereka sukarela. Kebetulan yang namanya karnaval mosok pemdes atau kades arep ora melu? Padahal wargane guyup rukun melu kegiatan," tegas Tariono.
7. Kades Curiga Ada Provokator
Terakhir, Tariono juga menyatakan akan memantau perkembangan soal polemik ini. Ia menduga ada pihak yang ingin memprovokasi warga melalui media sosial.
"Sementara kami lihat dulu perkembangan terkait sound ini, nanti kami klarifikasi. Kalau di media sosial itu kami kira selalu nggak ada benarnya. Kami dipanas-panasi. Ya kami lihat dulu saja perkembangan nanti," ujar dia.
(irb/hil)
