.webp)
Kepala Desa Ngampelrejo, Kecamatan Bancar, Tuban buka suara usai viralnya curhatan warganet yang mengeluhkan tarikan Rp 600 ribu untuk mendatangkan 12 Sound Horeg di acara karnaval. Sang kades membantah adanya iuran tersebut.
"Sound Horeg itu sudah lama sekitar 4 atau 5 tahun, tapi ya sound biasa-biasa itu. Untuk iuran itu untuk kegiatan PHBN, tidak ada paksaan. Kalau di desa untuk PHBN itu swadaya memang tapi bukan untuk sound horeg," kata Tariono, Kades Ngampelrejo saat dikonfirmasi detikJatim, Minggu (6/7/2025).
Dia pun mengklarifikasi apa yang menurutnya sebenarnya terjadi di desanya. Dia sebutkan bahwa iuran memang ada, tapi iuran sebesar Rp 50 ribu per KK itu bukan untuk menyewa Sound Horeg melainkan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi per KK 50 ribu ada yang sak duwene (seadanya) itu untuk PHBN di desa, bukan untuk sound horeg," kata Tariono.
Dia juga menuturkan bahwa kegiatan karnaval dengan sound system selama ini merupakan kegiatan anak-anak muda di Desa Ngampelrejo yang memang sudah berjalan selama 4 tahun terakhir.
" Jadi tidak ada tarikan ya Rp 600 ribu. Yang ngelola kegiatan ini anak-anak muda, mereka sukarela. Kebetulan yang namanya karnaval mosok pemdes atau kades arep ora melu? Padahal wargane guyup rukun melu kegiatan. Jadi saya ini mau ikut acara karnaval yang ada sound-nya itu. Kalau terkait viralnya juga foto kwitansi, kebetulan dipakai status WA istri," kata Tariono.
Kades Tariono hanya berharap dan berusaha agar warga guyub rukun, bergotong royong dalam setiap kegiatan yang digelar di desa Ngampelrejo.
"Sementara kami lihat dulu perkembangan tekait sound ini, nanti kami klarifikasi. Kalau di media sosial itu kami kira selalu nggak ada benarnya. Kami dipanas-panasi. Ya kami lihat dulu saja perkembangan nanti," katanya.
Sebelumnya, curhatan warganet yang keberatan dengan adanya iuran untuk sewa sound horeg viral di media sosial. Dalam kiriman itu disebutkan bahwa per kepala keluarga (KK) diwajibkan membayar Rp 600 ribu di Desa Ngampelrejo, Kecamatan Bancar, Tuban.
Dalam unggahan yang viral dilihat ribuan kali itu disebutkan bahwa warga tidak hanya dimintai iuran sumbangan sound horeg tetapi juga diminta untuk menyumbang Rp 50 ribu untuk kegiatan karnaval RT yang rencananya digelar Oktober 2025.
Dalam acara yang sudah digelar secara rutin selama 4 tahun terakhir itu akan ada 12 unit sound horeg yang didatangkan. Pengakuan warganet bersangkutan, tak sedikit warga setempat yang sebenarnya keberatan dan ingin protes tetapi kalah suara dengan kelompok yang sepakat.
Curhatan warganet yang dikirimkan melalui medsos Instagram ini menuai ratusan komentar. Salah satu warganet lain ada yang mencolek akun Bupati Tuban Aditya Halindra.
"Mas bup @adityahalindra tolong dong ditertibkan, banyak masyarakat yang terganggu tapi gak bisa speak up," demikian komentar pemilik akun IG @trisur.
Di sisi lain, ada juga warganet yang mengaku merupakan warga Ngampelrejo yang kemudian menyampaikan klarifikasi mengenai kegiatan melibatkan Sound Horeg tersebut. Dia menuding warganet yang mengunggah kiriman tersebut ingin menjelekkan desanya.
"Di desa kami ngampelrejo tidak ada yg mewajibkan iuran karnaval apalagi mematok nominal besar semua sumbangan sukarela dan juga di desa kami hanya ada 9 RT bukan 11 RT seperti yg di sebutkan. ini pasti orang yg tidak suka dg ngampelrejo dan ingin menjelekan ngampelrejo," demikian kata akun @arif_nnc.
(dpe/abq)
