.webp)
Viral di media sosial seorang warganet curhat keberatan adanya iuran untuk sewa sound horeg. Iuran itu dibebankan sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) di Desa Ngampelrejo, Kecamatan Bancar, Tuban.
Dalam unggahan yang viral tersebut, ternyata warga juga tidak hanya dimintai iuran sumbangan sound horeg tetapi juga ditarik uang sumbangan Rp 50 ribu. Sumbangan itu berdalih untuk kegiatan karnaval RT yang rencananya digelar Oktober 2025.
Sedangkan biaya iuran Rp 600 ribu itu rencananya akan digunakan untuk menyewa 12 unit sound horeg. Curhatan yang viral itu kemudian banyak mendapat beragam komentar. Tak sedikit warga setempat yang keberatan dan ingin protes tapi kalah suara dengan kelompok yang sepakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu warganet bahkan ada yang mencolek akun Bupati Tuban Aditya Halindra. Ada juga yang mengritik bahwa karnaval dengan sound horeg selama ini kurang mendidik.
"Mas bup @adityahalindra tolong dong ditertibkan, banyak masyarakat yang terganggu tapi gak bisa speak up," demikian komentar pemilik akun IG @trisur.
"Jaman sekarang karnaval yg diutamakan adalah sound dan jogetannya. Tidak ada pembelajaran nasionalisme untuk generasi muda. Kalau jaman dulu karnaval mengenalkan pakaian adat dari sabang-merauke. Jd kita yg nonton paham baju adat dari daerah2," tulis akun lainnya @Irohalihamdi.
Di sisi lain, ada juga warganet yang mengaku merupakan warga Ngampelrejo yang kemudian menyampaikan klarifikasi mengenai kegiatan melibatkan sound horeg tersebut. Dia menuding warganet yang mengunggah kiriman itu ingin menjelekkan desanya.
"Di desa kami ngampelrejo tidak ada yg mewajibkan iuran karnaval apalagi mematok nominal besar semua sumbangan sukarela dan juga di desa kami hanya ada 9 RT bukan 11 RT seperti yg di sebutkan. ini pasti orang yg tidak suka dg ngampelrejo dan ingin menjelekan ngampelrejo," demikian kata akun @arif_nnc.
Curhatan warganet tentang iuran sound horeg ini telah mendapat 4 ribu lebih suka dan dikomentari 800 kali selama 5 jam terakhir. Turut dikirimkan tangkapan layar story WhatsApp milik istri Kades Ngampelrejo dan foto kuitansi pembayaran DP karnaval sound horegsound horeg pada Oktober nanti.
Kepala Desa Ngampelrejo Buka Suara
Menyikapi postingan yang viral, Kepala Desa Ngampelrejo, Tariono akhirnya buka suara. Sang kades membantah adanya iuran Rp 600 ribu untuk mendatangkan 12 Sound Horeg di acara karnaval.
"Sound Horeg itu sudah lama sekitar 4 atau 5 tahun, tapi ya sound biasa-biasa itu. Untuk iuran itu untuk kegiatan PHBN, tidak ada paksaan. Kalau di desa untuk PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) itu swadaya memang tapi bukan untuk sound horeg," jelas Tariono.
"Jadi tidak ada tarikan ya Rp 600 ribu. Yang ngelola kegiatan ini anak-anak muda, mereka sukarela. Kebetulan yang namanya karnaval mosok pemdes atau kades arep ora melu? Padahal wargane guyup rukun melu kegiatan. Jadi saya ini mau ikut acara karnaval yang ada sound-nya itu. Kalau terkait viralnya juga foto kwitansi, kebetulan dipakai status WA istri," imbunya.
Tariono sendiri mengaku akan memantau perkembangan kasus iuran di desanya yang viral tersebut. Sebab, ia menduga ada pihak yang ingin memprovokasi.
"Sementara kami lihat dulu perkembangan tekait sound ini, nanti kami klarifikasi. Kalau di media sosial itu kami kira selalu nggak ada benarnya. Kami dipanas-panasi. Ya kami lihat dulu saja perkembangan nanti," tandasnya.
(dpe/abq)
