.webp)
Nilai insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2024 yang diterima Pemkab Mojokerto menjadi yang tertinggi di Jatim. Pemerintahan di Bumi Majapahit sukses mendapatkan bonus dari 4 kategori kinerja sekaligus senilai Rp 25,7 miliar.
Bonus untuk Pemkab Mojokerto tersebut tertuang dalam SK Menkeu nomor 353 tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
Insentif fiskal merupakan dana dari APBN yang diberikan sebagai penghargaan terhadap capaian kinerja pemerintah daerah. Pemkab Mojokerto sukses meraup insentif fiskal dari 4 kategori kinerja sekaligus. Total bonus dari Kemenkeu tahun ini mencapai Rp 25.689.008.000.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terdiri dari kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem Rp 6.442.920.000, kategori kinerja penurunan stunting Rp 6.004.580.000, kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri Rp 7.226.153.000, serta kategori kinerja percepatan belanja daerah Rp 6.015.355.000.
Bahkan, insentif fiskal Pemkab Mojokerto tahun 2024 menjadi yang tertinggi di Jatim. Mengungguli Pemprov Jatim Rp 11.475.380.000, Pemkot Surabaya Rp 19.040.227.000, Pemkot Mojokerto Rp 18.724.776.000, Pemkab Jombang Rp 18.613.060.000 dan daerah lainnya.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjelaskan, capaian insentif fiskal ini buah kerja keras semua elemen pemerintahan dan dukungan masyarakatnya. Bonus dari Kemenkeu ini bukti nyata semakin baiknya kinerja di bidang pengelolaan anggaran dan menyejahterakan masyarakat.
"Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras kita semua. Pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif, serta implementasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan kita," jelasnya, Jumat (6/9/2024).
Selama ini, lanjut Ikfina, Pemkab Mojokerto mengimplementasikan berbagai program untuk menurunkan jumlah balita stunting, menghapus kemkskinan ekstrem, menggunakan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.
Dalam menurunkan jumlah balita stunting, pihaknya gencar menggelar kampanye gizi seimbang, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang memadai. Program bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah miskin sukses menghapus kemiskinan ekstrem.
Bupati perempuan pertama di Mojokerto ini juga mengeluarkan kebijakan mendorong penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Sehingga penggunaan produk dalam negeri terus meningkat.
Sedangkan untuk mempercepat belanja daerah, Ikfina merealisasikan anggaran belanja dengan cepat dan tepat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memastikan bahwa dana pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Pemkab Mojokerto akan terus melakukan intervensi program stunting sehingga tepat sasaran dan tetap selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga insentif yang kami dapatkan ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan," terangnya.
Insentif fiskal dari Kemenkeu, tambah Ikfina, bakal dimanfaatkan untuk memperkuat program-program prioritas yang telah berjalan. Pihaknya juga memperhatikan arahan Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin. Yaitu terus menjaga komitmen dalam percepatan penurunan stunting, memperkuat program prioritas pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas layanan publik.
"Prestasi ini mencerminkan visi jangka panjang Pemkab Mojokerto yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di Mojokerto," tandasnya
(akd/akd)
