Wali Kota Eri Cahyadi memastikan pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) yang akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak dengan Bandara Internasional Juanda sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Proyek ini akan menggantikan rencana pembangunan tol tengah kota di Surabaya.
"SERR sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Kami lagi tentukan (jalurnya). Kalau sudah clear, baru kami lakukan pembebasan lahan," kata Walkot Eri kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (17/4/2024).
Eri mengatakan bila seluruh rencana pembangunan SERR sudah disetujui, akan ada pembebasan lahan untuk proyek tersebut yang akan dilakukan pemkot dan pemerintah pusat. Sebelum itu, pihaknya akan menentukan jalur proyek terlebih dahulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami pastikan jalurnya dulu, baru dilakukan pembebasan. Dan SERR juga terkoneksi dengan JLLT (Jalur Lingkar Luar Timur), karena untuk menyelesaikan masalah kemacetan," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan trase proyek SERR ada di kawasan Kedung Cowek hingga Gunung Anyar. Lokasi itu akan menghubungkan Bandara Juanda hingga Pelabuhan Tanjung Perak.
Trase atau jalur proyek SERR itu disebut berbeda dengan JLLT. Karena SERR di luar JLLT dan akan melintasi kawasan konservasi mangrove dengan konsep elevated atau jalan layang untuk menjaga kawasan hijau di bawahnya.
Menurutnya, SERR bisa menjadi alternatif pengganti Tol Tengah Kota yang sempat direncanakan. Berdasarkan hasil kajian lalu lintas maupun land acquisition, pembangunan tol tengah kota akan lebih banyak menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas.
"Tol tengah kota banyak melintasi kawasan padat. Dari faktor Amdal Lalin sesuai kajian kami itu (justru) akan membebani. Di gate-gate tolnya itu akan menimbulkan dampak lalu lintas," kata Irvan.
Oleh karena itulah Pemkot Surabaya mengusulkan SERR ke pemerintah pusat sebagai alternatif pengganti tol tengah kota. Diharapkan tol tengah kota tidak dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tetapi diganti SERR.
"Jadi harapan yang kita usulkan ke pemerintah pusat dalam RTRW itu (Tol Tengah) tidak dimasukkan, tapi diganti SERR," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya ini.
Irvan menilai, pembangunan SERR ini justru akan meminimalisir biaya pembebasan lahan. Sebab, sesuai dengan analisis awal yang telah dilakukan, proyek itu lebih banyak melintasi aset milik Pemkot Surabaya.
"Diharapkan keberadaan SERR akan semakin meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas kendaraan di Kota Surabaya. Rencananya, proyek SERR ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)," pungkasnya.
Sekadar informasi, proyek tol tengah kota Surabaya yakni tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak sudah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur.
Sesuai lampiran Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019, pembangunan Tol Tengah Surabaya akan menghabiskan investasi senilai Rp 6,491 triliun dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Bukan hanya masuk dalam Perpres 80/2019, proyek Tol Tengah Surabaya sebenarnya juga sudah dimasukkan dalam proyek strategis nasional sejak 2013. Namun, tol yang akan dibangun melayang di tengah Kota Pahlawan dengan panjang yang direncanakan 18,2 km itu selalu ditolak oleh Tri Rismaharini sejak awal dirinya menjabat sebagai wali kota.
(dpe/iwd)