.webp)
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati getol berupaya mewujudkan visi menjadikan Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil dan makmur. Salah satu strategi yang ia terapkan yaitu mengarahkan semua kecamatan untuk menyusun program pembangunan sesuai skala prioritas dan visi-misi yang ia cetuskan.
Seperti hari ini, Ikfina menghadiri langsung musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023 di Kecamatan Mojoanyar, Bangsal dan Kemlagi. Di masing-masing kecamatan, bupati perempuan pertama di Mojokerto ini memberi pengarahan terhadap camat, para kepala desa, Ketua BPD, tim penggerak PKK, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyusunan program pembangunan.
Ikfina mengatakan, setiap kecamatan wajib merumuskan usulan program pembangunan berdasarkan skala prioritas. Karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemkab Mojokerto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, selama ini APBD masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara kondisi keuangan pemerintah pusat sendiri kurang baik karena beban penanganan COVID-19. Mulai dari belanja vaksin, biaya vaksinasi hingga perawatan pasien yang terinfeksi virus Corona.
Sehingga dana transfer dari pemerintah pusat turun. Tahun 2021 misalnya, kekuatan anggaran Pemkab Mojokerto di angka Rp 2,5 triliun. Tahun ini, APBD turun menjadi Rp 2,3 triliun karena berkurangnya dana transfer dari pusat sekitar Rp 200 miliar.
"Karena terbatasnya anggaran, perlu dibuat skala prioritas program pembangunan. Saya berharap skala prioritas bisa disepakati dalam musrenbang," kata Ikfina saat memberi pengarahan di pendapa kantor Kecamatan Mojoanyar, Selasa (8/2/2022).
Berikutnya dalam merumuskan usulan program pembangunan, 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto harus berpedoman pada visi-misi Bupati Ikfina dan Wabup Muhammad Albarraa yang terpilih dalam Pilkada 2020. Visi pasangan ini mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur dengan dua skala besar. Yaitu penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.
Pada kesempatan itu, Ikfina juga menjabarkan 4 misinya. Misi pertama mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Namun, hingga akhir 2021, indeks pembangunan manusia (IPM) di Bumi Majapahit masih di angka 74,15. Ia berharap IPM bisa didongkrak menjadi 75,73 pada 2023 mendatang.
Beberapa komponen IPM juga ditargetkan membaik tahun depan. Meliputi harapan lama sekolah 12,95 tahun ditargetkan naik 13,17 tahun, rata-rata lama sekolah 8,64 tahun ditargetkan menjadi 9,12 tahun, angka harapan hidup 72,59 ditargetkan menjadi 72,83, serta indeks daya beli 79,59 persen ditargetkan naik ke 79,8 persen.
"Maka solusinya kita bersama-sama mengupayakan anak-anak kita setidaknya lulus SMP. Terkait angka harapan hidup saya minta tolong jangan sampai ada kematian bayi, bagaimana caranya ibu dan bayinya lahir selamat," terangnya.
Misi kedua membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan. Karena menurut Ikfina, angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto saat ini mencapai 10,62 persen atau sekitar 120.000 jiwa. Sedangkan pengangguran terbuka mencapai 5,75 persen. Untuk mengatasi persoalan ini, ia akan menerapkan strategi khusus.
"Terkait pengangkatan kemiskinan, kami tidak akan memberi bantuan-bantuan berupa beras dan lainnya. Karena data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan sebagian besar kepala keluarga miskin berusia produktif. Maka kami harus mengupayakan program, bagaimana caranya mereka semua bisa bekerja," cetusnya.
Misi ketiga yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan. Untuk itu, kata Ikfina, Pemkab Mojokerto fokus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dengan sistem ini, semua pihak bisa memantau dan mengevaluasi pemerintahan yang ia pimpin.
"SPBE saat ini masih sampai di Kecamatan, bulan 4 tahun ini akan sampai ke desa. Sehingga semua tanda tangan secara elektronik pakai pasword. Mau tidak mau semuanya harus belajar digitalisasi," ujarnya.
Ikfina pun membeberkan kinerja Pemkab Mojokerto yang dinilai pemerintah pusat menggunakan sejumlah indikator. Indeks reformasi birokrasi tahun 64,75, indeks profesionalitas ASN tahun 73,05, indeks kepuasan masyarakat 82,4, nilai SAKIP 75,38, nilai survei penilaian integritas 74,7, nilai opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP), serta indeks pemerintahan berbasis elektronik 2,71.
"Selanjutnya terkait prosentase penanganan RTH (ruang terbuka hijau). Nanti kami memakai TKD (tanah kas desa), kami bangun dengan prinsip utama memenuhi prosentase RTH. Kedua, pemenuhan hak anak sehingga harus ada permainan anak. Ketiga, ada pusat ekonomi di situ untuk memberi peluang masyarakat bekerja," jelasnya.
Ikfina juga mewanti-wanti, setiap kecamatan merumuskan usulan program pembangunan harus selaras dengan 7 prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto. Meliputi pemulihan ekonomi, pengembangan ekonomi, penguatan SDM, kebudayaan, layanan dasar dan infrastruktur, daya dukung lingkungan, kondusivitas keamanan, ketertiban dan layanan publik.
"Jadi, saat anda menentukan skala prioritas pembangunan juga mempertimbangkan tujuh skala prioritas pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," tandasnya.
(akn/ega)
