.webp)
Trisni (29) harus mencari pendapatan lain di luar gaji bulanannya sebagai pekerja di sebuah perusahaan retail di Jogja. Gajinya yang setara dengan UMK Jogja membuat dia harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Di kantin karyawan saya nitip krupuk bungkusan, harganya seribuan, Mas. Alhamdulillah dapat pemasukan dikit-dikit, bisa buat beli beras," kata Trisni kepada wartawan, Selasa (1/11/2022).
"Ya gimana lagi, kalau cuma mengandalkan dari gaji pasti kurang," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Naiknya harga BBM juga sangat memengaruhi kondisi ekonomi Trisni. Sebab, tiap hari dia berangkat kerja menggunakan motor pribadi.
"Ngaruh banget, Mas. Dulu sebulan nggak sampai Rp 150 ribu buat uang BBM. Sekarang hampir dua kali lipat," katanya.
Disinggung soal peluang membeli rumah di Jogja dengan gaji setara UMK, Trisni pun pesimistis. "Boro-boro rumah, untuk nabung saja tidak cukup. Apalagi harga rumah di Jogja juga mahal," katanya.
Seperti buruh lainnya, Trisni berharap UMK dinaikkan dan harga properti bisa stabil agar memiliki rumah menjadi sesuatu yang mungkin bagi dirinya.
"Yang pasti (minta) UMK naik. Tanah dan harga rumah (semoga) bisa stabil, paling enggak memihak ke buruh, sehingga kita bisa beli rumah lewat jalur KPR," ujarnya.
Menurut Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irysad Ade Irawan, jika masalah upah rendah tak segera diatasi, buruh bisa menjadi tuna wisma.
"Jika upah selalu murah dan harga tanah tak terkendali, sangat mungkin buruh menjadi tuna wisma atau tinggal di hunian yang tak layak," kata Irsyad saat dihubungi detikJateng, Selasa (1/11/2022).
Irsyad mengatakan, pemanfaatan Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) untuk perumahan murah bagi rakyat dan buruh bisa menjadi salah satu solusi.
"Untuk menjawab hal itu, Pemda DIY perlu mendistribusikan SG dan PAG untuk perumahan rakyat atau buruh," ujarnya.
Harga Rumah Menurut REI DIY
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY, Ilham Muhammadi Nur, menyebut ada beberapa faktor yang memengaruhi harga rumah di suatu daerah.
"Secara umum menurut saya DIY tempat yang menarik untuk investasi. Sebuah keniscayaan apabila kota itu berkembang dan diisi oleh wisata sekaligus pendidikan, orang akan investasi di situ. Hukum ekonomi pun berjalan, permintaan banyak, harganya naik," kata Ilham saat dihubungi detikJateng, Selasa (1/11/2022).
Soal program rumah untuk warga miskin ada di halaman selanjutnya...
Soal alternatif rumah yang terjangkau oleh buruh dengan UMK Jogja, Ilham mengatakan pihaknya mengusulkan bantuan rumah sederhana nonsubsidi dengan kisaran harga Rp 300-400 juta.
"Dari DPD REI DIY mengusulkan rumah sederhana, kisaran harga sampai Rp 465 jutaan, juga mendapatkan fasilitas subsidi yang sama," ujarnya.
"Jadi ada subsidi selisih bunga, ada subsidi bantuan uang muka. Sedangkan subsidi dari developer adalah PPN 0%, yang kedua PPH menjadi tinggal 1%," imbuh Ilham.
Dengan skema subsidi tersebut, menurut Ilham, harga rumah kisaran Rp 300 juta bisa turun menjadi Rp 250 juta. Angka tersebut dinilai cukup terjangkau oleh pasutri buruh.
"Kan gaji digabung, ada kemampuan untuk mengangsur Rp 1-1,5 juta per bulan dalam tenor yang panjang. Tentu ini akan menarik," jelasnya.
Program Rumah untuk Warga Miskin
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti menyebut pihaknya memiliki program rumah untuk warga miskin. Kaum buruh yang terdaftar sebagai warga miskin bisa mengikuti program tersebut.
"Masyarakat miskin kita bantu (dengan program) Rumah Tak Layak Huni (RTLH) itu kita perbaiki. Jadi (program) RTLH itu ada dua. Itu perbaikan, yang satunya pembangunan baru," kata Anna kepada wartawan, Selasa (1/11/2022).
Mengenai mekanisme pembangunan baru, Anna menyebut prosedurnya mulai dari pengajuan pihak kelurahan, lalu disinkronkan dengan data dari Pemkot. Setelahnya, Anna menambahkan pihaknya akan mengecek ke lokasi.
Jika kondisi rumahnya rusak parah, Anna mengatakan, akan dilakukan pembangunan baru. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam program ini.
"Kalau pembangunan baru misalnya, itu anggaran cuma Rp 50 juta, tapi mereka sudah harus siap atau punya pondasinya. Lahannya pun memang harus sudah dimiliki sendiri. Jadi harus seperti itu," terangnya.
