.webp)
Calon pengantin kini harus menjalani rangkaian pemeriksaan selama 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Program baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) ini bertujuan menekan tingginya kasus stunting di Indonesia.
"Idealnya tiga bulan sebelum nikah harus sudah periksa. Kemudian hasil pemeriksaan diinput di aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). (Dicek) Hb-nya berapa, tinggi badan, berat badan, juga lingkar lengan atasnya. Empat itu aja," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat peluncuran program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pra Nikah di Pendopo Parasamya, Bantul, Jumat (11/3/2022).
Hasto menjelaskan, hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Nantinya, pengantin akan mengikuti pemeriksaan kesehatan, pendampingan pranikah, serta bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lewat program ini, BKKBN berharap dapat mengidentifikasi dan menghilangkan risiko lahirnya bayi stunting dari calon pengantin baru. Salah satu fokus dalam pendampingan adalah meningkatkan pemenuhan gizi calon pengantin untuk mencegah kekurangan energi kronis dan anemia sebagai salah satu penyebab lahirnya bayi stunting.
Hasto menerangkan, angka stunting di Indonesia masih tinggi dengan prevalensi berkisar 24,4 persen. Artinya, 1 dari 4 anak menderita stunting. Adapun standar yang ditoleransi WHO yaitu di bawah 20 persen.
 Peluncuran program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pra Nikah di Pendopo Parasamya. Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng |
"Stunting ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal sesuai dengan usianya. Stunting biasanya pendek (meskipun pendek belum tentu stunting), gangguan kecerdasan, dan dapat menyebabkan meningkatnya resiko kerusakan otak. Problematika stunting menyebabkan kesenjangan kesejahteraan yang semakin buruk dan kemiskinan antar generasi yang berkelanjutan," ujarnya.
''Stunting juga dapat memicu penderitanya terkena penyakit metabolik seperti diabetes dan sebagainya, juga penyakit yang berkaitan dengan jantung saat dewasa," lanjut Hasto.
Untuk menyosialisasikan program baru ini, BKKBN mengandalkan Tim Pendamping Keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia. Tim ini bertugas membantu calon pengantin menjalani seluruh proses pemeriksaan, termasuk input data kesehatan ke Elsimil.
"Sosialisasi kita dengan tradisi baru ini melalui tim pendamping keluarga. Di Bantul ada 1.200 lebih anggota Tim Pendamping Keluarga. Di seluruh Indonesia ada 600 ribu. Sedangkan yang nikah 2 juta setahun. Jadi saya kira (jumlah tim pendamping keluarga) tidak kurang untuk mengingatkan, menemani, dan membantu (calon pengantin) mengisi aplikasi (Elsimil) untuk memasukkan empat ukuran itu tadi," ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menambahkan, pemerintah terus berupaya menekan angka stunting. Program ini sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Presiden berkali-kali menekankan pentingnya menekan angka stunting ini. Untuk apa, tentu untuk generasi bangsa kita di masa depan," kata Yaqut.
Jika masalah stunting tidak segera dituntaskan, Yaqut berujar, pemuda Indonesia akan sulit berkompetisi di masa mendatang.
"Anak-anak stunting tidak bakal bisa berkompetisi dengan yang lain. Sementara tantangan ke depan kompetisi lebih ketat karena distruksi di mana-mana. Intinya kita, baik dari BKKBN, kami, Pemda Bantul dan seluruh komponen masyarakat bersama mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan memenangkan kompetisi global," ujarnya.
Kuatkan Posyandu
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, pihaknya terus berupaya menanggulangi stunting dengan pelbagai cara. Salah satunya menguatkan peran Posyandu untuk memantau dan mendampingi para ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting.
"Dukungan terhadap penanggulangan stunting kita mulai dari posyandu. Ada 933 posyandu di Bantul, kita berikan alokasi di pedukuhan Rp 50 juta per pedukuhan, dikali 933 pedukuhan ada Rp46,5 miliar. Di antara pemanfaatannya untuk penanggulangan stunting," kata Halim.
Menurut Halim, posyandu di dusun harus mengetahui secara pasti berapa orang hamil di dusunnya, berapa yang berisiko tinggi, lalu dikoordinasikan dengan puskesmas.
"Data itu sudah ada. Biasanya orang desa yang kurang terpelajar ini pengetahuannya kurang memadai dalam merawat kandungan. Karena itu harus didukung tenaga posyandu di dusun itu," imbuh Halim.
Posyandu juga diandalkan untuk mensosialisasikan program yang baru diluncurkan hari ini.
"Saya kira dukungan posyandu untuk sosialisasi ini bisa dilakukan cepat dan masif di seluruh kabupaten," ujarnya.
(dil/rih)
