Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Disebut Cukup Balikin Duit, Pukat UGM: Berisiko!

Jauh Hari Wawan S - detikJateng
Jumat, 28 Jan 2022 14:55 WIB
Poster
Ilustrasi korupsi. (Foto: Edi Wahyono)
Jogja -

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai pernyataan Jaksa Agung tersebut bisa menumpuhkan korupsi kecil-kecilan.

Menurut Zaenur, ada dua poin utama yang dia lihat. Pertama pernyataan Jaksa Agung bisa menumbuhkan korupsi kecil-kecilan biasa disebut phatic corruption. Sehingga orang akan semakin berani untuk melakukan korupsi di angka yang kecil selama di bawah Rp 50 juta.

"Ini tentu juga berisiko untuk menaikkan korupsi di tingkat para pegawai bawah, para pegawai tingkat rendah maupun misalnya di desa," kata Zaen kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

"Kalau hanya diancam untuk mengembalikan kerugian negara maka para pegawai di tingkat bawah tidak akan takut melakukan korupsi, toh risiko terbesarnya disuruh mengembalikan, atau hanya dilakukan pembinaan oleh inspektorat," sambungnya.

Menurut Zaenur, hal itu hanya risiko yang kecil dibandingkan keuntungan yang bisa diperoleh. Yakni uang dari hasil korupsi sampai Rp 50 juta. Selain itu, risiko korupsi untuk diungkap juga kecil.

"Ini bisa membuat korupsi di desa semakin merebak karena korupsi di desa itu nilainya kecil," paparnya.

Poin kedua, lanjut Zaenur, yakni poin soal biaya penanganan korupsi. Hal itu memang relatif lebih besar daripada tindak pidana lain, apalagi tindak pidana umum.

"Biaya itu tidak selalu bisa ditutupi dengan pengembalian kerugian keuangan negara dan memang sifat biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi pidana yang pasti itu tidak akan selalu tertutup," sebutnya.

Zaenur paham bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Agung itu agar kejaksaan memprioritaskan kasus-kasus yang besar. "Tetapi tidak perlu membuat pernyataan di bawah Rp 50 juta tidak perlu diproses pidana dan hanya mengembalikan. Karena itu akan menjadi pesan yang keliru yang bisa mengakibatkan risiko melakukan korupsi itu menjadi rendah dan risiko semakin banyaknya korupsi itu akan semakin tinggi," sebutnya.

Jika Jaksa Agung menginginkan agar pelaku korupsi kecil itu tidak perlu dipidana, menurut Zaenur yang perlu dilakukan adalah mengusulkan perubahan UU Tipikor. Sebab, saat ini tidak ada peraturan yang menjadi dasar bagi kejaksaan untuk tidak memproses tindak pidana korupsi yang dilakukan di bawah Rp 50 juta.

"Itu tidak ada dasarnya," ucapnya.

Ia menyampaikan jika dilakukan perubahan UU Tipikor, kejaksaan bisa memberikan aspirasi bahwa tindak pidana korupsi itu pendekatannya bukan melulu pidana badan tetapi mementingkan aspek pengembalian keuangan negara. Karena dampak korupsi itu selalu lebih tinggi daripada jumlah keuangan negaranya.

"Tidak sekedar mengembalikan sesuai jumlah, sesuai nominal yang dirugikan. Tetapi juga perlu dikembalikan adalah seluruh dampak dari korupsi," ungkapnya.

Pendekatan lain yakni pendekatan denda yang dapat menutup kerugian keuangan negara. Denda ini, kata Zaenur, juga bisa menjadi salah satu bentuk pidana dan membuat efek jera.

"Tetap harus dengan pendekatan perubahan aturan tidak bisa hanya sekedar lisan dari jaksa agung meskipun di tahun 2010 pernah ada surat edaran dari Jampidsus untuk tidak memproses kasus kecil. Cukup dengan pengembalian keuangan negara," katanya.

Soal kasus korupsi di bawah Rp 50 juta dianggap kecil, Zaenur tidak sependapat. "Karena besar kecilnya itu harus dilihat dari dampaknya dan juga dilihat apa yang dikorupsi dan berapa asal mula anggarannya," jelasnya.

Contohnya, lanjut Zaenur, kalau di tingkat pusat korupsi Rp 50 juta dianggap receh. Tapi kalau di desa belum tentu dianggap kecil.

"Bisa dibayangkan misalnya yang dikorupsi anggaran untuk bansos di desa. Itu uang Rp 50 juta sangat besar di desa. Dampaknya yang berhak itu terhalangi haknya padahal sangat membutuhkan di kala pandemi itu tidak logis kalau itu tidak diproses pidana," katanya.

Menurut Zaenur, Kejaksaan harus memberikan batasan yang jelas soal besar-kecil kasus korupsi. Tentunya sebelum memutuskan harus ada kajian yang jelas. Termasuk pidana yang dijatuhkan.

"Berapa yang dimaksud dengan kecil terus usulannya bentuk pemidanaan apa. Misal kalau tidak pidana penjara itu dengan apa. Pengganti iya denda misalnya berapa terus apalagi itu dengan kajian," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan mekanisme penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta. Dia menyebut kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara.

"Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan," kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/1).

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menjawab pertanyaan anggota DPR dalam rapat bersama Komisi III DPR. Burhanuddin mengatakan penyelesaian proses hukum kasus korupsi dengan kerugian di bawah Rp 50 juta dengan mekanisme tersebut dinilai cepat dan sederhana.

"Sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan," lanjutnya.



Simak Video "Jaksa Agung Tegaskan Tak Pandang Bulu Usut Kasus Ekspor Minyak Goreng"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/sip)