.webp)
Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana, mendapat apresiasi lantaran dinilai sukses dalam membantu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Caranya melakukan komunikasi politik dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat Pemilu dan Pilkada di Jateng bisa berjalan kondusif.
Salah satunya disampaikan anggota DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono. Ferry pun mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja Nana yang dinilai mampu mengisi kekosongan jabatan dengan maksimal. Nana disebut senantiasa melakukan koordinasi lintas sektor guna menjalankan RPJMD.
"Dalam sisi komunikasi politik, kepemimpinan, Pak PJ saya kira bagus, dalam rangka menyelesaikan pekerjaan ini, di tengah-tengah kekosongan. Kekosongan posisi akibat regulasi itu bisa diperankan dengan cukup baik," kata Ferry saat dihubungi detikJateng, Rabu (5/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Penduduk Miskin di Jateng Terus Berkurang |
Dia menekankan program prioritas pertama Nana, yakni menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, di masa-masa yang pendek itu Nana telah mampu mempertahankan kondisi yang aman dan stabil.
"Baik pemilu serentak presiden, pemilu legislatif, pemilu pilkada, saya kira overall berjalan baik. Ini juga diapresiasi, karena tidak mudah mengelola puluhan juta warga," tuturnya.
Koordinasi Pemprov Jateng dengan berbagai stakeholder, mulai dari Polda Jateng, Kodam, KPU, Bawaslu, organisasi masyarakat, akademisi, hingga mahasiswa, dirasa sudah cukup efektif untuk menjaga keberlangsungan pemilu.
Nana yang sebelumnya memberikan perhatian kepada penanganan bencana di Jateng dengan menyalurkan lebih dari 33,06 juta liter air bersih saat musim kemarau itu juga dinilai mampu mengupayakan program prioritas kelima.
"Karena hari ini Jawa Tengah kan memang dipetakan daerah yang cukup rawan kebencanaan. Tapi Pak PJ sudah mampu melakukan upaya mitigasi awal, penanganan pertama terhadap korban bencana tanggap darurat sudah dilakukan dengan baik," terangnya.
Hal serupa diungkapkan pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman. Ia menilai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Jateng bisa dibilang kondusif.
"Karena kewenangan beliau yang tidak terlalu besar sebagai PJ dan waktunya yang cukup pendek, kalau kita boleh kasih skor, beliau cukup bagus 7,5 lah," kata Wahid saat dihubungi detikJateng.
Angka itu, muncul karena Nana dinilai mampu merealisasikan beberapa program prioritas dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Menurut Wahid, kelancaran pelaksanaan pemilu menjadi salah satu yang paling bisa diunggulkan Nana.
"Pemilu 2024 di Jawa Tengah, saya kira kita semua tahu secara penyelenggaraan, proses kampanye, maupun hasil, itu berjalan lancar bahkan sampai pilkada selesai tidak ada konflik," tuturnya.
"Kemudian Jawa Tengah itu sangat minim PSU, termasuk yang melakukan gugatan, baik pileg maupun pilkada. Dari indikator ini saya kira beliau berhasil baik," tuturnya.
Secara umum, Nana juga dinilai bisa menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
"Tidak ada hal yang krusial betul soal itu, yang terjadi selama saat kepemimpinan beliau," jelasnya.
Ia juga menyinggung keputusan Nana yang telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jateng dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.
"Di samping pengentasan kemiskinan, itu (penetapan UMSP dan UMSK) cukup bisa dinilai bagus. Meski juga ada beberapa kasus yang belum selesai di beberapa kabupaten. Tapi sekali lagi, kita melihat dalam konteks waktu dan dan kewenangan yang terbatas," ujarnya.
Diketahui, Nana resmi menjabat sebagai Pj Gubernur Jateng sejak 5 September 2023 lalu. Dalam waktu yang cukup singkat itu, ia memiliki program-program yang bertujuan mengatasi berbagai pekerjaan rumah.
Mulai dari Pemilu dan Pilkada 2024, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Berikut rincian 10 program prioritas Nana:
1. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil
2. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan
4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting
5. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan karhutla)
6. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan vokasi
7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif
8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi
9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Pratomo Hadinata, mengatakan selama ini program dan kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jateng pada masa kepemimpinan Nana sudah memperhatikan masyarakat, khususnya buruh.
"Dengan menetapkan UMK tahun 2025, pro dengan buruh Jepara dan Kota Semarang tidak menggunakan PP 51/2023," kata Tomo.
"UMK Kota Semarang tahun 2025 naik 6 persen menjadi Rp 3.243.969. Sedangkan UMK Kabupaten naik sebesar 7,8 persen menjadi Rp 2.450.915," lanjutnya.
Dalam rangka menyejahterakan para buruh, Nana juga dinilai mengambil langkah berani dengan menetapkan UMSP Jateng 2025 sebesar Rp 2.277.816 yang lebih besar dari UMP Jateng, Rp 2.169.349. Hal tersebut, kata Tomo, sangat berdampak bagi kesejahteraan buruh.
Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi Nana yang telah menetapkan UMSK untuk Kabupaten Jepara dan Kota semarang, yang selama ini diperjuangkan oleh para buruh.
"Semoga ke depannya di kepemimpinan gubernur yang baru, dapat lebih menyejahterakan dan memperhatikan buruh," tutupnya.
(apl/afn)
