.webp)
DPP PDIP menerbitkan surat instruksi pencabutan aturan DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) terkait strategi pemenangan Pemilu yang diterapkan di Jateng. Pertimbangan pencabutan strategi pemenangan komandante itu merupakan akibat dari kekalahan di Pilpres 2024.
Dilansir detikNews, Jumat (25/4/2025), surat itu dibenarkan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Surat itu bernomor 7347/IN/DPP/IV/2025 dibuat pada 16 April 2025 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Benar," kata Ganjar ketika dimintai konfirmasi kebenaran surat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat itu berisi instruksi mencabut peraturan DPD mengacu pada surat DPP PDIP sebelumnya dengan nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai.
Surat itu menyebutkan jika terjadi dinamika anomali politik pada Pemilu 2024 yang lalu, khususnya di Jawa Tengah. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu di Jateng seperti tertuang pada surat bernomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tidak berjalan efektif.
"Terjadi dinamika anomali politik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah secara khusus, sehingga implementasi kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong di Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan efektif," bunyi surat tersebut.
Surat itu juga menekankan adanya evaluasi terhadap strategi DPD PDIP Jateng karena hasil yang tidak signifikan. Surat itu juga menyinggung kekalahan PDIP di Provinsi Jateng pada Pilpres 2024.
"DPP Partai juga mencermati dan mengevaluasi dari penerapan Peraturan DPD PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan pemenangan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah di seluruh tingkatan tidak memberikan hasil yang signifikan," bunyi surat itu lagi.
"Hal tersebut ditunjukkan dari, bahkan hal yang sama terjadi untuk hasil Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Tengah mengalami kekalahan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang seharusnya dapat dipertahankan kemenangan Pilpres mengacu pada hasil Pemilu Presiden sejak 2014 dan 2019 menang berturut-turut," lanjut surat tersebut.
Dengan alasan itu, DPP PDIP mencabut strategi pemenangan DPD PDIP Jateng. Strategi itu juga dinyatakan tidak berlaku lagi.
"Berdasarkan evaluasi menyeluruh demi kepentingan strategis Partai ke depan, DPP Partai memutuskan untuk mencabut Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai, dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi surat itu.
Terpisah, Politikus PDIP Guntur Romli juga membenarkan surat itu. Ia juga menjelaskan alasan surat tersebut masih ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto meskipun pada tanggal dibuatnya surat yang bersangkutan sudah berada di rutan KPK atas kasus yang dihadapinya.
"Mas Hasto sampai saat ini masih Sekjen, kalau surat-surat penting beliau tanda tangani saat di rutan KPK," ucap Guntur Romli.
Komandante StelSel
Sebagai informasi, PDIP Jateng menggunakan strategi Komandan Tempur (KomandanTe) Stelsel saat pertarungan Pemilu 2024. Dikutip dari kanal YouTube Derap Juang PDI Perjuangan Jawa Tengah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Ir Bambang Wuryanto MBA menjelaskan komandante stelsel adalah sistem yang lahir dari ajaran Bung Karno.
"Komandante stelsel ini adalah hasil dari perenungan fikir atas apa yang diajarkan Bung Karno. Lantas lahirlah kesadaran, bahwa sistem elektoral kita harus disesuaikan dengan spirit zaman tanpa menghilangkan marwah jati diri kita, sebagai anak murid ideologis Bung Karno," kata Bambang Wuryanto dalam video tersebut, dikutip detikJateng, Kamis (30/5/2024).
Terpisah, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri, Untari Bisowarno mengartikan komandante stelsel sebagai sistem pemenangan pemilu berbasis gotong royong. Ia menyebut sistem ini bertumpu pada kekuatan mesin partai.
"Hasil Rakernas II PDI Perjuangan menetapkan strategi dan kebijakan kemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong yang bertumpu pada kekuatan mesin partai. Yang itu akan segera ditetapkan dalam peraturan partai," kata Untari Bisowarno, Minggu (14/8/2022), dikutip dari situs PDI Perjuangan Jatim.
(ams/rih)
