Saat keluar dari penjara melalui pembebasan bersyarat, status yang bersangkutan tetap merupakan narapidana. Pembebasan bersyarat bisa dicabut saat narapidana itu melakukan kesalahan atau kejahatan.
Pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana. Namun untuk memperolehnya terdapat beberapa persyaratan. Terdapat beberapa beleid yang mengatur mengenai Pembebasan Bersyarat ini, beberapa diantaranya adalah Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022.
Syarat Pembebasan Bersyarat untuk Napi Umum
- Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
- Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
Syarat Pembebasan Bersyarat untuk Napi Narkoba
- Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; dan
- Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
Syarat Pembebasan Bersyarat untuk Napi Terorisme
- Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
Napi juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar
- Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau
- Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.
Syarat Pembebasan Bersyarat untuk Napi Korupsi
- Telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan;
- Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani; dan
- Selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebut di atas, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
Dokumen yang harus disiapkan di halaman berikutnya.
