.webp)
Ribuan guru swasta yang telah dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah (Jateng) sejak 2021 masih belum juga mendapatkan kejelasan penempatan. Total ada 1.411 guru prioritas, yang kini masuk kategori R1D, yang nasibnya masih menggantung hingga pertengahan 2025.
Beberapa perwakilan guru itu menanyakan nasibnya ke Komisi E DPRD Jateng. Salah satu perwakilan guru asal Boyolali, Rina Dewi Astuti (41), menyebut para guru telah melakukan audiensi berulang kali ke berbagai instansi namun hasilnya selalu nihil.
"Kami sudah tiga kali audiensi. Tapi jawabannya selalu sama, selalu menunggu juknis (petunjuk teknis) dari pusat," kata Rina usai audiensi di Kantor DPRD Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kamis (17/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rina dan rekan-rekannya bahkan sudah menjalin komunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui audiensi virtual. Dari Biro Hukum BKN, mereka mendapatkan jawaban bahwa sesuai Peraturan Menpan RB Nomor 348, pelamar yang sudah lolos seleksi tapi belum mendapat formasi seharusnya bisa dipertimbangkan untuk penempatan paruh waktu.
Namun, saat bertanya ke Kemenpan-RB, mereka justru diberi penjelasan bahwa pengusulan formasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di Jateng.
"Katanya kuncinya ada di daerah. Nah, daerah ini yang kami belum tahu, apakah sudah mengusulkan atau belum?" ujar Rina.
Teranyar, para guru ini mengadu ke anggota Komite II DPR RI, Muhammad Toha, Sabtu (12/7) lalu. Toha kemudian menghubungkan mereka langsung dengan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini dan Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrullah.
Dari komunikasi itu, mereka kembali ditekankan bahwa proses pengusulan penempatan ada di tangan pemerintah daerah. BKN hanya bertugas menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) jika formasi telah diusulkan.
Karena itulah, para guru kembali mendatangi DPRD Jateng, khususnya Komisi E, untuk meminta dorongan konkret kepada Pemprov Jateng agar segera menyelesaikan penempatan mereka.
"Apalagi tadi katanya, dari Bapenda, anggaran tidak menjadi masalah. Menuntaskan 1.400 guru juga tidak memberatkan APBD Jateng," tegas Rina.
Kini, para guru berharap DPRD bisa menjadi jembatan agar Pemprov Jateng segera mengambil langkah tegas. Sebab, sudah hampir empat tahun mereka menunggu kejelasan nasib setelah dinyatakan lulus seleksi.
Bahkan, nasib pahit juga dirasakan beberapa guru. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa banting setir untuk bertahan hidup.
"Teman saya ada yang jadi tukang parkir, ada juga yang jualan cilok. Bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan ikut seleksi PPPK," ungkapnya.
Rina sendiri sempat keluar dari tempat mengajar saat mengikuti seleksi. Kini ia mengajar di sekolah swasta kecil yang muridnya tak sampai 30 orang.
"Jangan tanya soal gaji, jangankan UMK, ratusan ribu pun belum tentu. Tapi kami tetap mengajar demi tanggung jawab dan cinta profesi," tuturnya.
Sebagian besar anggota R1D adalah guru senior yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Usia mereka pun banyak yang di atas 40 tahun, bahkan ada yang hampir pensiun.
"Mereka ini justru yang dulu dijanjikan difasilitasi melalui jalur PPPK karena tidak bisa lagi ikut CPNS. Tapi sampai sekarang malah tidak jelas," jelas Rina.
Anggota Dewan Jateng Juga Bingung
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin menilai, lambannya penempatan terhadap 1.411 guru swasta prioritas (R1D) yang lolos seleksi PPPK sejak 2021 sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan pemerintah. Menurutnya, negara seharusnya hadir memberikan kepastian hukum dan melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat, termasuk rekrutmen 1 juta guru PPPK.
"Ini kan aneh, mereka sudah lulus passing grade dari seleksi PPPK 2021 yang notabene merupakan program resmi pemerintah, tapi sampai hari ini belum juga diangkat. Negara bikin kebijakan kok tidak dijalankan," kata Zainuddin.
Zainuddin menegaskan, pemerintah tidak boleh lepas tangan atas kebijakan yang telah dibuat di masa lalu. Ia menyebut, para guru tersebut sudah menjalani seluruh prosedur dan dinyatakan lulus, sehingga sudah seharusnya mendapat kejelasan penempatan.
"Kalau negara ini punya kepastian hukum, maka kebijakan yang dibuat harus dilaksanakan secara konkret. Jangan sampai rakyat merasa dikhianati oleh negara sendiri," tegasnya.
"Ini tinggal soal kemauan. Karena kalau pendidikan sudah jadi prioritas, ya alokasikan anggarannya. Masalahnya bukan tidak ada anggaran, tapi mau atau tidak mengalokasikan ke arah sana," ucapnya.
Zainuddin menyebut, Provinsi Jatwng masih kekurangan banyak guru di SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemprov. Oleh karena itu, penempatan guru R1D harusnya menjadi solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM daerah.
"Kita menyongsong bonus demografi, tapi guru malah kekurangan. Padahal yang lulus PPPK sudah ada. Ini sangat tidak efisien kalau mereka dibiarkan menggantung seperti ini," ujarnya.
Ia menargetkan, agar proses penganggaran untuk penempatan guru R1D dimulai tahun ini. Harapannya, formasi bisa dibuka tahun depan dan penempatan berjalan di 2026-2027.
"Kalau tahun ini proses anggaran kita dorong, tahun depan bisa dimasukkan ke formasi. Tahun 2026 atau 2027 semua guru yang sudah empat tahun menunggu ini harus sudah tertangani," kata politisi PKB itu.
(afn/apu)
