.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah mengadakan berbagai upaya dalam rangka mengatasi dampak kemarau, mulai dari dropping air bersih hingga pompanisasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono mengungkapkan wilayah Kabupaten Klaten merupakan hulu dari sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Bengawan Solo, sehingga sebagian wilayah di Klaten merupakan daerah rawan banjir. Namun, ada pula beberapa daerah tadah hujan sehingga sebagian wilayah di Klaten juga rawan kekeringan.
Dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan saat musim kemarau ini, Pemkab Klaten telah menyiapkan dan melakukan berbagai upaya. Salah satunya yakni bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana siap pakai Rp 150 juta, sembako 300 paket, masker 10.000 pcs, tenda pengungsi 2 unit, serta chainsaw 5 unit.
"Hari ini kita menerima kunjungan Kepala BNPB Republik Indonesia, dalam rangka memberikan bantuan, khususnya untuk mengatasi kekeringan," kata Jajang di Pendapa Setda Klaten, Jumat (28/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam mengantisipasi bencana kekeringan, kata Jajang, status siaga darurat kekeringan pun telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 32/360/10 Tahun 2024. Sejak penetapan status siaga darurat kekeringan itu, dropping air bersih telah senantiasa dilakukan BPBD Klaten.
"Sudah ditetapkan siaga darurat kekeringan melalui SK Bupati kemarin, terkait dengan dua hal, pertama terkait kebutuhan air bersih, kedua terkait kebutuhan air pertanian. Sudah ada mappingnya, kita sudah melakukan beberapa hal, termasuk dropping kebutuhan air bersih," jelasnya.
"Untuk yang kebutuhan air pertanian kemarin kita menerima kunjungan presiden Republik Indonesia dalam rangka memastikan atau memasifkan gerakan pompanisasi atau kebutuhan air pertanian, itu yang sudah kita lakukan," sambungnya.
Ia memaparkan, beberapa daerah yang rawan kekeringan untuk pertanian di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Cawas, Bayat, Wedi, hingga Juwiring. Sementara untuk daerah yang dimungkinkan akan kekurangan air bersih yakni wilayah yang berlokasi di lereng Merapi, yaitu Kecamatan Kemalang.
"Akan berpengaruh terhadap masa tanam, makanya kemarin Kepala Dinas Pertanian hadir di rakornas terkait pertanian. Nanti kita akan ambil langkah sesuai hasil assesment-nya. Kalau memang tidak bisa menyediakan air, paling tidak ada bantuan lain, untuk masa tanam berikutnya," jelas Jajang.
Ia berharap, selain melakukan dropping air bersih, Pemkab Klaten bisa memberikan bantuan lain dalam rangka pencegahan hingga penanggulangan kekeringan. Salah satu solusi permanennya, lanjut Jajang, yakni pembuatan sumur bor, yang kini sudah mulai dilakukan PDAM Tirta Merapi Klaten.
"Satu solusi yang permanen ini sudah mulai diberikan, kemarin dari PDAM melakukan pengeboran sumur. Termasuk saya diskusi dengan provinsi untuk gali potensi, apakah ada semacam anggaran untuk pengeboran sumur di wilayah Kemalang, karena yang paling efektif itu," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten Syahruna menjelaskan, kemarau diperkirakan akan berlangsung hingga September atau Oktober dengan perkiraan puncak kekeringan akan terjadi di Bulan Juli atau Agustus.
"Dropping air tetap dilakukan, sampai kemarin sudah ada 100 tangki. Stok untuk dropping masih aman, masih punya 400-an tangki, tambah tadi dapat Rp 150 juta (dari BNPB) tadi kan untuk dropping air juga," jelas Syahruna.
Pihaknya pun telah mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi untuk pengadaan sumur dalam, sebagai solusi yang dinilai cukup efektif untuk mencegah kekeringan.
"Kami ajukan pembuatan sumur dalam. Nanti di beberapa desa, titik yang jelas itu di Desa Bumiharjo, kalau nanti di Bumiharjo itu besar, kami rencanakan bikin tower di atas, dilempar ke beberapa desa," terangnya.
Ia memperkirakan pembuatan sumur dalam membutuhkan biaya Rp 2 miliar. Demi pencegahan dan penanggulangan kekeringan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengadakan bantuan pembangunan sumur dalam di Kabupaten Klaten.
(prf/ega)
