Walhi: Salah Urus Tata Ruang Picu Bencana Ekologis di Jawa

Semarang -

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai Pulau Jawa sudah banyak beban dalam hal pembangunan dan hal itu berdampak makin banyaknya bencana yang terjadi. Pembangunan yang dilakukan disebut tidak sesuai dengan tata ruang.

Manajer Kampanye Transisi Kota Berkeadilan Walhi, Abdul Gofar memaparkan data bencana di mana Pulau Jawa mendominasi.

"Kita perlu lihat ada tiga provinsi yang jadi peringkat 1 sampai 3 penyumbang bencana terbesar yaitu Jabar, Jateng, Jatim. Kalau di-breakdown lebih dalam, yang dominan 46 persen berkaitan dengan cuaca hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," kata Abdul dalam konferensi pers di Semarang, Senin (23/1/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut data Walhi soal dominasi Pulau Jawa dalam jumlah bencana empat tahun terakhir:

- Tahun 2019 ada 2.531 bencana atau 61,6 persen dari jumlah bencana secara nasional
- Tahun 2020 ada 2.368 bencana atau 50,9 persen dari jumlah bencana secara nasional
- Tahun 2021 ada 2.511 bencana atau 46,3 persen dari jumlah bencana secara nasional
- Tahun 2022 ada 1.839 bencana atau 51,8 persen dari jumlah bencana secara nasional.

Abdul menjelaskan Pulau Jawa sudah terlalu banyak beban pembangunan ditambah beberapa pembangunan kawasan industri di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu Proyek Strategi Nasional (PSN) ternyata masih didominasi dilakukan di Jawa, padahal pemerintah menyatakan berupaya akan meratakan pembangunan.

"Kami identifikasi Pulau Jawa tidak hanya dibebankan proyek daerah tapi ada 83 Proyek Strategis Nasional atau 33 persen PSN di Pulau Jawa," jelas Abdul.

"Kepada Presiden Jokowi, ambisi pemerataan pembangunan dilihat dari sebaran Proyek Strategis Nasional tidak terbukti. Masih menumpuk di Pulau Jawa yang sudah rentan," imbuhnya.

Menurutnya, masifnya pembangunan memicu bencana ekologis. Selain itu pelonggaran perizinan pembangunan oleh pemerintah juga menjadi salah satu penyebab pembangunan yang tidak memikirkan tata ruang dan akibatnya.

"Ruang terbuka hijau sesuai undang-undang penataan ruang yaitu 30 persen tidak ada yang memenuhi, Jakarta hanya 9 persen, Semarang tidak lebih dari 20 persen," jelasnya.

"Ini jadi bagian yang kami sebut salah urus tata ruang. Tata ruang seharusnya tujuannya melindungi," tegas Abdul.

Dalam siaran pers tertulis Walhi di sebutkan beberapa contoh salah urus tata ruang di Pulau Jawa yaitu:

DKI Jakarta

Walhi DKI Jakarta mencatat banjir di Jakarta terjadi setiap tahun dan situasinya semakin parah. Pada akhir tahun 2022 terjadi banjir parah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Masalah utama banjir Jakarta adalah persoalan tata ruang yang masih mengakomodasi pembangunan skala besar di wilayah resapan air. Ada juga faktor salah urus penataan Sungai Ciliwung (DAS terbesar Jakarta) dengan proyek betonisasi sampai persoalan privatisasi ruang kosong oleh sejumlah korporasi besar. Sementara pada sisi yang lain, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta secara kuantitas juga stagnan pada angka 9 persen. Akibatnya banjir semakin meluas, menyebabkan korban jiwa, dan meningkatkan kerentanan hidup warga.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Jawa Barat

Walhi Jawa Barat menyoroti persoalan bencana terutama banjir di kawasan cekungan Bandung yang diakibatkan kekacauan penataan ruang demi segelintir orang. Persoalan tersebut dipicu alih fungsi kawasan hulu dan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi peruntukkan lain seperti perumahan mewah. Walhi Jawa Barat mencatat ada lebih dari satu juta warga Kota Bandung yang belum terlayani air baku dari pemerintah. Situasi akan memburuk dengan semakin berkurangnya sumber air akibat masifnya pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga.

Jawa Tengah

Walhi Jawa Tengah menyoroti hal serupa. Salah urus tata ruang berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadikan Kota Semarang dan kurang lebih 15 kabupaten kota lain di Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan tanah longsor dalam kurun waktu hampir bersamaan. Contoh di Kota Semarang, terjadi perubahan peruntukan lahan secara signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

DI Yogyakarta

Walhi Yogyakarta melihat persoalan salah urus tata ruang tak hanya terjadi di dalam wilayah kota, akan tetapi menyebar ke wilayah pinggiran seperti ambisi membangun perkotaan baru Aeropolis Kulon Progo. Ambisi Aeropolis memicu kemunculan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener yang merampas ruang hidup warga di wilayah lain seperti Wadas. Proyek tersebut dibangun untuk memenuhi sumber air di Aeropolis NYIA. Hal ini kontradiktif dengan situasi krisis air di Kota Yogyakarta yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah oleh industri pariwisata terutama perhotelan.

Jawa Timur

Walhi Jawa Timur mengungkapkan bahwa persoalan salah urus tata ruang di Jawa Timur mengakibatkan kerentanan di wilayah hulu dan hilir. Di wilayah hulu DAS Brantas yakni Kota Batu, penataan ruang benar-benar kacau. Kawasan lindung beralih fungsi menjadi hotel, wisata buatan dan peruntukkan lain.