.webp)
Penutupan saluran drainase di Kota Solo diduga menjadi pemicu terjadinya genangan saat hujan turun. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo bakal menertibkan penutupan saluran drainase yang tidak berizin atau ilegal.
"Ini (penutupan drainase) sudah kami evaluasi, nanti kita tertibkan. Kalau yang tidak berizin bisa dibongkar, kalau yang tidak ada inlet (saluran masuk selokan) kita buatkan," ujar Kepala DPUPR Kota Solo Nur Basuki saat dihubungi detikJateng, Minggu (13/2/2022).
Nur menyampaikan tidak bisa sembarangan menutup drainase karena ada aturan dan berbayar. Mengingat, selama ini penutupan dilakukan untuk berbagai kegiatan yang mendatangkan pemasukan seperti parkir atau usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aturannya ada di perwali, untuk penutupan itu bayarnya 2 persen dikalikan NJOP. Jadi memang tinggi, tujuannya agar tidak ada yang menutup saluran," terangnya.
Namun, ada pula kasus penutupan saluran drainase itu dilakukan sudah lama. Bahkan, sejak sebelum adanya aturan tersebut dibuat.
"Sekarang ini, banyak pertokoan atau bangunan rumah baru yang membuat jalur masuk (tlengsengan) hingga di luar tanah milik," urainya.
Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada kondisi jalan raya. Akibatnya air hujan langsung menggenang ke jalan dan mempercepat kerusakan jalan.
"Ini membuat saluran air tertutup, sehingga jalan tergenang, ditambah kendaraan beban berat yang melintas sehingga kerusakan jalan terjadi," ucapnya.
Dia mencontohkan kawasan Jalan Kyai Mojo, Pasar Kliwon yang jalannya kerap rusak karena tidak adanya inlet ke saluran pembuangan.
"Di kawasan Kyai Mojo itu tlengsengannya tinggi-tinggi, air masuk ke jalan, sementara jalan dilewati kendaraan dengan beban berat, sehingga jalannya cepat rusak. Sebenarnya di sana saluran drainasenya besar. Nanti kita tertibkan yang bikin tlengsengan dan menutup drainase," papar Nur.
(ams/ams)
