Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon menerima laporan dari masyarakat terkait oknum ASN yang diduga tak netral atau terlibat dalam politik praktis.
Diketahui hal ini ditemukan saat tahapan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Cirebon. Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon Sadaruddin Parapat menyampaikan laporan masyarakat mengindikasikan pelanggaran netralitas ASN, termasuk yang melibatkan kepala sekolah dan guru.
"Oknum ASN ini diduga melanggar ketentuan netralitas yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu," ujar Sadaruddin, Jumat (15/11/2024).
Lanjut dia, Bawaslu Cirebon telah melakukan kajian awal dan menemukan indikasi kuat pelanggaran netralitas ASN. Dari hasil kajian dan temuan langsung tersebut, kemudian oleh pihaknya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan sanksi.
Temuan ini bermula di saat dua oknum ASN tersebut melakukan foto bersama dalam sebuah acara dengan salah satu pasangan calon yang sedang mengikuti kontestasi Pilkada. "Jadi setelah foto itu, dua oknum ASN tersebut memposting di salah satu media sosial," jelasnya.
Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya peran ASN dalam menjaga netralitas dan profesionalisme selama proses demokrasi Pilkada serentak 2024.
"Ancaman sanksi yang akan dijatuhkan bergantung pada penilaian BKN, apakah sanksi ringan atau berat. Bawaslu hanya bertugas melakukan kajian awal dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada BKN," tambahnya.
(sud/sud)