Di tengah keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana, berbagai langkah strategis mulai disiapkan. Mulai dari mobilisasi peran pemerintah desa hingga membuka peluang investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Setiap hari, Kabupaten Cirebon menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah yang bersumber dari rumah tangga, sektor produksi, hingga industri kecil. Namun, kemampuan penanganan yang ada saat ini masih jauh dari kata ideal.
Sebagian sampah memang ditangani secara mandiri oleh masyarakat melalui metode pembakaran atau pengolahan sederhana. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya mampu mengangkut sekitar 400 ton sampah per hari. Kondisi ini menyebabkan lebih dari 600 ton sampah masih tersisa dan belum terkelola dengan baik setiap harinya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Selain keterbatasan armada pengangkutan, kendala teknis juga kerap muncul di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Gunung Santri maupun TPAS Kubangdeleg. Aksi warga yang menutup akses menuju lokasi pembuangan akibat kerusakan jalan beberapa kali sempat melumpuhkan distribusi sampah, hingga memicu penumpukan di berbagai titik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala menegaskan, penyelesaian kemelut sampah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah daerah. Menurutnya, camat sebagai ujung tombak wilayah harus memperkuat koordinasi dengan para kuwu agar penanganan sampah dapat diselesaikan sejak dari tingkat desa.
"Konsep penanganan sampah harus dimulai dari tingkat desa, sejalan dengan arahan Gubernur. Karena itu, dibutuhkan konsolidasi yang kuat antara camat dan para kuwu agar persoalan ini dapat diselesaikan dari sumbernya," ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Simak Video "Video Pramono Pastikan DKI Siap Bantu Angkut Sampah Tangsel"
(mso/mso)