Usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk membiayai sejumlah kebutuhan daerah melalui pinjaman Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dikabarkan tidak direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemprov Jabar kini masih mendalami hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pihaknya telah menerima hasil evaluasi Kemendagri. Namun, pemerintah provinsi bersama DPRD Jabar masih perlu membahas lebih lanjut isi evaluasi tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.
"Kami sudah menerima evaluasi dari Kemendagri dan hari ini sedang di dalami dan dari DPRD akan berkonsultasi ke Kemendagri, tunggu hari Senin akan dibahas seperti apa," kata Herman, Jumat (16/10/2026).
Herman belum memastikan apakah Kemendagri benar-benar menolak usulan pinjaman daerah tersebut. Menurutnya, keputusan belum dapat disimpulkan sebelum hasil evaluasi dibahas secara menyeluruh oleh pihak eksekutif dan legislatif.
"Yang jelas evaluasi Kemendagri harus didalami dulu oleh eksekutif dan legislatif dibahas oleh Bangar dan TAPD, tentu kami TAPD berdasarkan nanti direktif dari Pak Gubernur, kemudian disepakati TAPD dengan Bangar dan nanti baru akan dikeluarkan putusan pimpinan DPRD, itulah rujukan proses pengundangan Perda dikasih nomor diundangkan," ujarnya.
Ia kembali meminta agar publik menunggu hasil pembahasan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin. Herman menegaskan, Pemprov Jabar masih mempelajari hasil evaluasi tersebut sehingga belum dapat menyatakan secara pasti status usulan pinjaman Rp3,4 triliun itu.
"Kita tunggu saja nanti, inikan sedang didalami ya," ucapnya.
Pemprov Jabar Siapkan Opsi Lain
Di tengah kabar tidak direkomendasikannya pinjaman daerah tersebut, Pemprov Jabar menyatakan akan mengikuti hasil evaluasi Kemendagri. Herman menegaskan Gubernur Jawa Barat menghormati rekomendasi pemerintah pusat dan akan menindaklanjutinya bersama DPRD.
"Pada prinsipnya Pak Gubernur tentu respect terhadap rekomendasi dari Kemendagri, hasil evaluasi Kemendagri akan kita tindak lanjuti, intinya begitu dan itu sinergi dengan DPRD. Sekarang saya sampaikan kualitatif, prinsip dasarnya pak Gubernur sudah memberikan arahan dan mengikuti apa yang menjadi rekomendasi Kemendagri tentu harus bersama DPRD," kata Herman.
Pemprov Jabar, lanjut Herman, juga telah mengantisipasi sejumlah kemungkinan apabila rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Meski demikian, ia belum merinci opsi alternatif yang disiapkan pemerintah provinsi.
"Sudah antisipasi semua opsi, yang penting pelayanan dan pembangunan tetap jalan, kepada warga Jabar apapun nanti hasilnya, pelayanan dan pembangunan tetap jalan," tuturnya.
(bba/sud)