.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi penentu langkah Pemprov Jabar terkait rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, evaluasi Kemendagri hingga Selasa (6/10/2026) belum diterima. Namun, Pemprov Jabar berharap hasil evaluasi tersebut keluar dalam pekan ini.
"Belum. Evaluasi Kemendagri belum keluar, tapi tadi Pak Sekda sampaikan mudah-mudahan minggu ini. Minggu ini setelah keluar tentunya akan dibahas kembali oleh Banggar beserta TAPD," kata Ono usai rapat paripurna DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ono mengatakan, DPRD Jabar juga berharap Kemendagri memberikan catatan secara khusus terkait rencana pinjaman daerah yang telah disepakati dalam pembahasan APBD Perubahan.
"Betul. Mudah-mudahan Kemendagri memberikan catatan secara khusus ya terkait dengan opsi pembiayaan dari pinjaman daerah tersebut," ucapnya.
Rencana pinjaman tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan antara DPRD Jabar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut Ono, keputusan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkaitan dengan kebutuhan merealisasikan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan karena pendapatan asli daerah dan transfer keuangan daerah mengalami penurunan.
"Di sisi lain kan kita semua tahu bahwa pendapatan asli daerah turun, transfer keuangan daerah turun, makanya harus ada konsekuensi, harus mengorbankan program-program yang sudah direncanakan dan sudah menjadi prioritas," katanya.
Ono mengatakan terdapat sejumlah opsi untuk menutup kebutuhan pembiayaan, mulai dari mengurangi program hingga meningkatkan pendapatan. Namun, peningkatan pendapatan dinilai tidak mudah dalam kondisi ekonomi saat ini.
"Atau meningkatkan pendapatan yang tentunya di saat sekarang ini sulit ya untuk meningkatkan pendapatan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, ya tadi, pinjaman," ujar Ono.
Setelah melalui pembahasan panjang antara DPRD dan TAPD, opsi pinjaman Rp3,4 triliun ke PT SMI akhirnya disepakati untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Jadi opsi-opsi itu kan sudah merupakan diskusi panjang antara TAPD dengan DPRD yang pada akhirnya kita setujui bersama ya bahwa Jawa Barat rencana pinjam ke PT SMI sebesar Rp3,4 triliun di mana semuanya itu untuk membiayai infrastruktur," tuturnya.
"Karena kan memang syaratnya pinjaman itu hanya untuk membangun infrastruktur. Sehingga yang sudah disepakati itu kan ujungnya adalah evaluasi dari Kemendagri. Kemendagri seperti apa, kita tunggu," sambungnya.
Apa pun hasil evaluasi Kemendagri nantinya akan menjadi dasar bagi Pemprov Jabar dan DPRD dalam melanjutkan rencana tersebut.
"Dan apa pun hasil evaluasi dari Kemendagri ya wajib dilaksanakan oleh TAPD dan juga oleh DPRD. Nanti kita lihatlah mudah-mudahan minggu ini sudah keluar evaluasinya," tegas Ono.
BPKAD Cek Progres Evaluasi ke Kemendagri
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan seluruh dokumen Raperda APBD Perubahan beserta lampirannya telah dikirimkan ke Kemendagri setelah melalui rapat paripurna DPRD.
"Kita nunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD-nya beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri. Kita tunggu evaluasi dari Kemendagri," terang Herman.
Pemprov Jabar bahkan telah meminta Kepala BPKAD Jabar mengecek langsung perkembangan proses evaluasi tersebut.
"Kami bahkan menugaskan Kepala BPKAD sekarang untuk cek ke Kemendagri sejauh mana progresnya. Ya informasi ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai, dan baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjut," ungkapnya.
Terkait apakah pinjaman ke PT SMI otomatis dilakukan setelah mendapat persetujuan, Herman memilih menunggu hasil evaluasi Kemendagri terlebih dahulu. Herman memastikan, Pemprov Jabar sudah menyiapkan berbagai opsi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri.
"Ya itu kan rencana. Nanti kita tunggu hasil rekomendasi Kemendagri seperti apa. Ya saya tidak bisa berasumsi ya, karena ini domainnya Kemendagri. Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan dari sisi eksekutif ya, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat," jelas Herman.
Di tengah pembahasan pinjaman tersebut, Herman memastikan kondisi fiskal Jawa Barat saat ini masih terkendali. Pemprov memilih menahan langkah lebih lanjut sambil menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan dari Kemendagri.
"Aman, likuiditas terjaga, aman. Makanya kita hold ya sampai sampai dengan memastikan fiskalnya tetap bisa kita jaga begitu sambil menunggu evaluasi APBD. APBD Jawa Barat sehat ya," ucapnya.
Simak Video "Kilasan Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Batch II Regional Sulawesi"
[Gambas:Video 20detik] (bba/mso)
