.webp)
Pantauan detikJabar di lokasi, massa membawa beberapa bendera organisasi. Mereka juga nampak membawa spanduk 'Harga Beras Melangit Rakyat Menjerit,' 'Jadi Miskin di Negara Kaya,' dan 'Untuk 1 Keluarga Mengorbankan 1 jt Keluarga.'
Massa melakukan demo dengan dipimpin satu mobil komando. Mereka long march dari Lapang Merdeka menuju Balai Kota Sukabumi, DPRD Kota Sukabumi dan berakhir di Tugu Adipura. Saat berada di gedung DPRD Kota Sukabumi, massa nampak beberapa kali mencoba masuk sambil menyuarakan revolusi.
Aksi saling dorong pun tak terhindari. Massa sempat terpecah dan terbagi di dua sisi gerbang DPRD. Di sisi lain polisi memasang barikade untuk menghalau massa.
Saat massa akan berlanjut menuju Tugu Adipura, salah satu gerbang DPRD Kota Sukabumi dibuka. Sontak beberapa mahasiswa yang mulanya akan menuju Tugu Adipura berbalik arah dan masuk ke gedung DPRD.
Para anggota polisi yang membawa tameng langsung mendekati mahasiswa dan menghalau mereka masuk ke area gedung DPRD. Sempat terjadi adu mulut namun akhirnya mahasiswa keluar dan menuju Tugu Adipura.
Koordinator Aksi Angga Fauzi mengatakan mahasiswa turun ke jalan karena miris dengan kondisi harga pangan di Kota Sukabumi. Menurutnya, pemerintah dan DPRD harus tegas dalam menangani persoalan tersebut.
"Kita meminta agar pemerintah daerah khususnya DPRD bisa kembali menstabilkan harga beras di Sukabumi, kita juga meminta agar pemerintah menyerap gabah-gabah kering dari petani, karena mayoritas penyerapnya masih dari swasta," kata Anggi kepada awak media.
Selain dua hal tersebut, mahasiswa juga menolak kebijakan impor beras. Pasalnya, kata dia, pada April 2024 sudah memasuki masa panen raya maka hal itu dapat merugikan petani.
"Tentu bicara impor beras kita tolak keras karena bulan April akan panen raya. Petani banyak yang ngeluh, di saat harga beras naik tapi harga gabah tidak naik signifikan. Tidak berbanding lurus dengan harga beras," ujarnya.
"Petani mengeluh harga pupuk ikut melambung tinggi tapi harga gabah tidak (naik). Sehingga ini jadi keresahan petani dan petani juga mendengar wacana impor beras yang digelontorkan pemerintah pusat ini benar-benar menyakiti petani," sambungnya.
Mahasiswa menilai, kenaikan harga beras saat ini merupakan yang tertinggi selama 30 tahun terakhir. Namun sayangnya, upaya pemerintah dan DPRD belum optimal dalam mengendalikan harga beras.
"Terlebih kita akan masuk ke bulan Ramadan, kami sangat-sangat mendesak pemerintah daerah di Kota Sukabumi harus mampu menstabilkan harga beras," tutupnya.
Ditemui Pj Walkot Sukabumi
Aksi demo tersebut berlangsung hingga malam hari. Mereka membakar sampah sampai tak henti berorasi. Cuaca hujan tak mengurungkan tekad mereka untuk menyuarakan aspirasi terkait keresahan masyarakat soal kenaikan harga beras hingga nasib petani di tengah kebijakan impor beras.
Usai melakukan demonstrasi selama tujuh jam, nampak Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menemui para demonstran. Dengan berpakaian kaos merah, celana jeans dan jas coklat, Kusmana mendatangi kerumunan massa dengan didampingi Sekretaris Daerah Dida Sembada dan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona.
 Pj Walkot Sukabumi Kusmana Hartadji dan DPRD Kota Sukabumi temui demonstran Foto: Siti Fatimah/detikJabar |
Para pejabat di Kota Sukabumi menandatangani petisi yang diberikan oleh mahasiswa. Di dalamnya terdapat sembilan tuntutan mulai dari permohonan maaf Pj Walkot karena gagal menangani kenaikan harga hingga minta pemerintah untuk menyerap gabah sebesar 80 persen.
"Kita lihat dua minggu ke depan, akan kita pastikan jika tuntutan kita hari ini belum ditangani, maka kita akan kembali turun. Di bulan Ramadan tidak menyurutkan semangat kita. Kami tunggu Pemkot bersama DPRD menangani masalah ini," kata Koordinator Aksi Anggi Fauzi di lokasi.
Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa dari aliansi BEM dan Cipayung Plus. Menurutnya, petisi itu akan diteruskan ke pemerintah pusat.
"Ini yang dipertanyakan memang terkait dengan beberapa soal pasokan pasar. Kita juga akan menjaga faktor panen ini dan memberikan informasi pasar-pasar murah, insyaallah kita akan lakukan untuk Ramadan ini," kata Kusmana.
Dia menyebut, Pemkot sudah melakukan rapat dengan Pemerintah Jawa Barat. Kusmana mengklaim, harga beras di Kota Sukabumi sudah turun Rp1.000 namun memang masih di atas harga eceran tinggi (HET).
"Makanya untuk pasar subsidi segala macam, SPHP sudah tersebar di beberapa toko Rp10.900, hanya memang untuk premium ini yang masih di atas harga eceran tertinggi. Kita mengupayakan, mudah-mudahan yang penting tersedia dan juga bisa turun secara signifikan," ujarnya.
Kusmana menyebut, Kota Sukabumi tidak menerima beras impor dari Thailand-Vietnam. Pihaknya mengupayakan beras yang diterima warga menggunakan produksi petani lokal.
"Saya kemarin menyarankan ke bulog tolong bisa beli harga yang panen dari petani, itu saya sarankan kemarin. (Kota Sukabumi dapat beras impor dari pemerintah) bukan dari impor lah. DKP3 kemarin sudah nego-nego dengan Kementerian Pertanian untuk terus bagaimana beras subsidi bisa ditambah," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona mengungkapkan, penurunan harga beras hingga sesuai dengan HET Rp14 ribu baru bisa dilakukan dalam kurun waktu 1-2 bulan. Pihaknya akan mendorong agar beras subsidi dari pemerintah tetap digelontorkan selama masa Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
"HET yang disepakati Rp14 ribu memang sekarang kondisinya di atas Rp16-Rp17 ribu tapi insyallah 1-2 bulan ini (bisa turun) program dari pemerintah bisa menstabilkan harga yang ada di pasaran terutama beras premium. (Tidak bisa dua pekan?) saya rasa ini bertahap ya, kalau dalam waktu dua pekan dari harga rata-rata di pasaran saya rasa Rp1.000 atau Rp2.000 bisa turun," kata Jona.
"Kami mendukung karena fungsi control social dari adik-adik mahasiswa, kami DPRD akan sampaikan ke DPR RI, pemerintah pusat dan Pemda 9 poin ini. Ini jadi catatan penting karena ini sudah bukan isu lokal lagi, isu nasional hampir seluruh daerah," tutupnya. (sud/sud)
