.webp)
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jenuh Kalimantan Tengah (Gemuruh Kalteng) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor pendidikan.
Aksi digelar di gedung DPRD Kalteng pada Rabu (19/2), yang diikuti berbagai elemen mahasiswa dan pelajar. Mulai dari BEM-SI Kalimantan Tengah, BEM UPR, BEM IAHN-TP Palangka Raya, DEMA IAIN Palangka Raya, serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.
Koordinator BEM-SI Kerakyatan Wilayah Kalimantan Tengah sekaligus Presiden Mahasiswa BEM UPR, David Benedictus Situmorang menegaskan, bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak mendukung sektor pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Prabowo Gibran yang tidak pro terhadap kepentingan Masyarakat Indonesia, dapat kita lihat yang seharusnya pendidikan merupakan hal yang penting dan menjadi tugas dari negara sesuai amanat UUD 1945 namun hanya dijadikan pendukung, tunjangan kinerja dosen ASN tidak ada kejelasan," ujar David dalam keterangannya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Fernando Fairsky menyampaikan, bahwa mahasiswa merasa jenuh dengan kebijakan pemerintah yang dinilai boros anggaran.
"Kami sudah jenuh dengan rezim hari ini yang membuat program boros anggaran, serta kabinet yang gemuk dan tidak efisien dalam tugas tugasnya," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Gemuruh Kalteng menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan, memastikan hak dosen, termasuk tunjangan kinerja dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, mereka juga meminta untuk menghapuskan multifungsi TNI/Polri, mengesahkan Perppu Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset, dan menolak rencana revisi KUHAP dan UU Kejaksaan.
"Dan selanjutnya evaluasi Inpres nomor I Tahun 2025, peninjauan kembali program MBG, segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, dan mendesak efisiensi jumlah kabinet Merah Putih," sebutnya.
Aksi ini berlangsung tertib. Tuntutan mahasiswa pun diterima serta ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong dan Wakil Ketua DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari. Mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI pada Senin, 24 Februari 2025.
(ata/ata)
