Tuntut Jadi PPPK, Honorer Nakes Pemkot Tasikmalaya Datangi DPRD

Puluhan pegawai non ASN yang bekerja di Puskesmas dan RSUD mendatangi kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (24/1/2024). Mereka mempertanyakan ikhwal kesempatan mereka untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini masih ada 937 pegawai honorer yang belum diangkat menjadi PPPK, padahal di tahun ini pemerintah pusat akan melakukan penghapusan tenaga honorer.

"Tuntutan kami Pemkot Tasikmalaya bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer menjadi PPPK," kata Ferdi Al Azzam, Ketua Forum Honorer Fasyankes Kota Tasikmalaya.

Dia mengatakan, dalam pengangkatan PPPK peran Pemda sangat strategis, atau memiliki kebijakan untuk mengangkat honorer menjadi PPPK. "Kami minta kuota PPPK Nakes yang banyak, seperti yang dilakukan daerah lain misalnya Garut dan Kabupaten Tasik. Kan kalau PPPK digaji oleh Pemda," kata Ferdi.

Dia menambahkan, jika berbicara mengenai kebutuhan, keberadaan para honorer tenaga kesehatan ini sudah jelas dibutuhkan. Peran dan kinerja mereka jelas, karena saat ini pun mereka sudah bekerja meski kesejahteraannya jauh dari kata layak.

"Kalau bicara kebutuhan, kami yang sedang bekerja ini jelas dibutuhkan. Tapi kesejahteraan kami masih tak layak. Jumlahnya pun relatif tak banyak, jumlah kami ada 937 orang," kata Ferdi.

Ferdi mengakui, masalah kemampuan keuangan daerah kerap menjadi alasan Pemkot enggan mengangkat PPPK. Maka tak heran jika pada tahun 2023 lalu, Pemkot Tasik hanya menyediakan 16 kuota PPPK untuk Nakes.

"Tahun 2023 kuota hanya 16 orang, sekarang katanya sedang mengajukan sekitar 500 orang. Sementara jumlah kami ada 937 orang, jelas muncul keresahan di antara kami," kata Ferdi.

Soal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Ferdi mengatakan, hal itu sulit diterima karena jika Pemkot memiliki komitmen atau menjadikannya prioritas maka mengangkat 937 PPPK Nakes bukan hal yang sulit.

"Kami paham bahwa PPPK dibiayai APBD, tapi yang penting ada kebijakan, dijadikan prioritas. Sekolapa-kolapanya Pemkot tidak akan bangkrut seperti swasta. Nanti ada dukungan dari pusat. Ini kan masalahnya tinggal mau atau tidak?" kata Ferdi.

Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Pemkot Tasikmalaya, Asep Goparulloh memaparkan, kondisi fiskal Pemkot Tasikmalaya yang relatif rendah.

"Prinsipnya kami juga mendukung agar dilakukan rekruitmen pegawai sesuai dengan kebutuhan. Namun kita juga harus melihat kondisi keuangan, jangan sampai kita mengangkat banyak tapi kita sendiri nanti kesulitan membayar gajinya," kata Asep.

Dia menjelaskan, total APBD Kota Tasikmalaya setiap tahun berada di kisaran Rp 1,5 sampai 1,6 triliun. Sekitar 80 persen berasal dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi, baik itu DAU, DAK, bagi hasil pajak hingga bantuan keuangan Gubernur.

"Yang berasal dari PAD sekitar 20 persen," kata Asep.

Sementara rasio belanja pegawai terhadap APBD mencapai kisaran 44 persen. Asep mengatakan, seluruh Pemda saat ini sedang mengejar target menurunkan rasio belanja pegawai terhadap APBD.

"Di tahun 2026 kita harus 30 persen belanja pegawai. Sekarang rasio belanja pegawai kita 44 persen. Tinggal 2 tahun lagi, kita harus menekan 14 persen belanja pegawai. Ini adalah situasi atau keadaan yang ada, suka tidak suka inilah kenyataannya," kata Asep.

"Bukan berarti kita pesimis atau rekruitmen dibatasi, tapi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," imbuh Asep.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Uus Supangat mengatakan, status pegawai honorer itu sebenarnya berstatus pegawai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD dan Puskesmas. Namun Uus mengakui karena BLUD itu belum stabil penghasilannya, kesejahteraan para pegawainya pun belum layak.

"Pegawai BLUD ini harus kami akui, dari kesejahteraan harus dapat penguatan. Kontraknya kan ada sebagai pegawai BLUD," kata Uus.

Terkait harapan mereka menjadi PPPK, Uus mengatakan tidak menjadi masalah. Namun hal itu menjadi kewenangan Pemkot Tasikmalaya.

"Ya mungkin mereka ingin berubah status menjadi ASN atau PPPK, dengan harapan kesejahteraannya meningkat. Namun jika BLUD nya sudah mampu, sebenarnya kesejahteraan mereka bisa meningkat juga," kata Uus.