.webp)
Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar segera diangkat sebagai PPPK penuh waktu.
Pantauan detikJabar, ribuan honorer yang tergabung dalam gerakan forum honorer database BKN Indramayu berorasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu. Dengan berbagai atribut aksinya, massa menyuarakan tuntutannya untuk segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Mereka mendesak Pemkab Indramayu untuk membuka formasi sesuai jumlah honorer yang terdaftar di BKN. Hal itu sejalan dengan Pasal 66 Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penuh waktu, penuh waktu," seruan massa aksi di depan Kantor Disdikbud Indramayu, Rabu (15/1/2025).
Setelah menyuarakan sejumlah tuntutan, Kepala Disdikbud Indramayu Caridin tampak hadir menemui para pendemo. Dihadapan massa aksi, Caridin mengaku, akan mendiskusikan tuntutan honorer dengan DPRD Kabupaten Indramayu.
"Insyaallah nanti kami akan diskusi kami akan hadir di gedung dewan. Hari ini akan kami bahas. Kami mendukung keinginan bapak ibu semua," ujar Caridin singkat.
Dijelaskan Caridin, saat ini guru yang sudah menjadi PPPK sebanyak 594 orang. Belum lama, Disdikbud mencatat ada sekitar 1.942 pendaftar tes PPPK.
"Itu nanti teknis seperti apa akan dibahas nanti, karena ini beragam permasalahan yang ada terkait masa kerja dan sebagainya," jelas Caridin.
Tak hanya di Disdikbud, massa aksi juga kembali menggelar aksi di Depan Kantor DPRD Indramayu.
Temui Titik Terang
Setelah melakukan aksi, para honorer ini pun mendapat titik terang dari pemerintah. Mereka melakukan sujud syukur di tengah-tengah aksi.
"Semua datang dan menghasilkan musyawarah mufakat kemudian menyetujui dan menandatangani tuntutan teman-teman yang melaksanakan aksi atau database segera dituntaskan," kata Ilham Ketua Gerakan Forum Honorer Database BKN Indramayu.
Dalam tuntutannya, pemkab Indramayu dan anggota DPRD Indramayu agar turut mendorong pemerintah pusat agar menuntaskan database BKN menjadi PPPK penuh waktu.
Dari data Ilham menyebut terdapat 3.350 honorer. Di dalamnya terdapat tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan teknis sekitar 2.368 honorer.
"Yang kita kawal ini seluruh dari semua OPD," ujarnya.
Secara teknis lanjut Ilham, harapan agar Indramayu bersih dari honorer bisa dilakukan dengan tahapan. Asalkan menurutnya semua honorer Indramayu di tahun ini bisa diangkat PPPK.
"Terkahir kami mohon masa bakti menjadi prioritas. Kalaupun penyelesaian 2.500 yang kita ajukan ini tidak bisa sekaligus maka bertahap tetapi selesai. Tidak ditumpangi tahap lain," terangnya.
Sebab lanjut Ilham, tidak sedikit honorer di Indramayu yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Bahkan beberapa diantaranya sudah menginjak usia menjelang pensiun.
"Yang sudah puluhan tahun mengabdi dan usia sudah tua ini harus benar-benar diprioritaskan. Kami yang muda-muda mengalah dengan itu," ucapnya.
(mso/mso)
