.webp)
Ratusan pegawai honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (8/01/2025). Mereka menuntut agar diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Zulkarnaen, salah seorang peserta demonstrasi, mengatakan sudah menjadi pegawai honorer di Satpol PP Lombok Timur sejak 2009. "Namun, sampai saat ini belum diangkat," kata Zulkarnaen kepada detikBali.
Zulkarnaen pernah mengikuti tes sebanyak dua kali untuk menjadi PPPK atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengeluh lantaran status kepegawaiannya dari honorer tak kunjung berubah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal serupa juga diungkapkan Samsul Anwar. Ia sudah lima tahun mengabdi di Satpol PP Lombok Timur.
Sekian tahun menjadi pegawai honorer, Samsul harus nyambi bekerja sebagai petani. Sebab, honor yang diterimanya belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
"Dahulu awal-awal saya masuk di tahun 2010 hanya mendapat Rp 450 ribu. Sekarang alhamdulillah sudah ada tambahan Rp 250 ribu," ungkap Samsul.
Sebagai informasi, perwakilan pegawai honorer Satpol PP akhirnya diterima Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur. Ketua DPRD dan Sekda masih melakukan rapat bersama perwakilan honorer Satpol PP Lombok Timur.
(iws/iws)
