BPJPH Evaluasi Regulasi Amdal yang Disebut Hambat Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen mencari solusi atas persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang disebut menjadi salah satu faktor utama menurunnya pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM.

Dalam acara Media Gathering BPJPH RI dengan tema "Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto" yang digelar di FX Sudirman, Jumat (21/11/2025), Kepala BPJPH Ahmad Hasan Haikal dan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyoroti perlunya langkah cepat agar UMKM tidak semakin terhambat.

Ketika ditanya mengenai solusi paling dekat terkait kendala Amdal, Babe Haikal -- sapaan akrabnya-- menjelaskan bahwa BPJPH akan menggandeng sejumlah pihak untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Ia juga berharap dukungan dari berbagai pemangku kebijakan, termasuk KSP dan kementerian terkait.

"Kita akan minta bantuan, salah satunya dengan sahabat saya ini (Muhammad Qodari) untuk disertakan," ujar Babe Haikal.

Menanggapi hal itu, Qodari menyatakan bahwa KSP siap memfasilitasi pembahasan lintas kementerian untuk menemukan solusi permanen.

"Ya, nanti kami akan mengundang dari KSP, mengundang Bapak Haikal dan tim, lalu dari Kementerian Lingkungan Hidup, mungkin juga perdagangan, untuk membicarakan masalah ini," kata Qodari.

Qodari mengungkapkan bahwa pendaftaran sertifikasi halal UMKM mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Temuan tersebut juga sejalan dengan laporan dari para pelaku UMKM.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, Kepala BPJPH Dorong Pemda Se-Indonesia Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMK

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, Kepala BPJPH Dorong Pemda Se-Indonesia Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMK