Tertibkan Badal Haji, Timwas DPR Usul Dibentuk Badan Resmi

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tidak seharusnya dipandang sebagai kompetitor Kementerian Haji dan Umrah. — Foto: Timwas Haji DPR 2026

Jakarta -

Badal haji menjadi salah satu problematika dalam penyelenggaraan haji, mulai dari maraknya praktek penawaran badal hingga menyangkut keabsahannya. Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) mendorong dibentuknya lembaga resmi untuk menertibkan badal haji dan menjamin keabsahannya.

"Terkait tadi mengenai badal haji, saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang membidangi keagamaannya untuk membuat suatu kelembagaan resmi untuk badal haji," kata Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamzurijal di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (31/5/2026).

Dengan adanya badan khusus dan resmi tersebut, Cucun menilai pembadalan haji akan tercatat oleh Kementerian Haji dan Umrah. Baik itu pihak yang membadalkan maupun yang menerima pembadalan, akan terkontrol dengan ketat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini akan lebih meyakinkan kepada seluruh masyarakat kita untuk merasakan bahwa ibadah haji ini dijalankan dengan benar," imbuhnya.

Cucun mengatakan, badal haji biasanya melibatkan Warga Negara Indonesi (WNI) yang bermukim di Arab Saudi. Mereka terkoneksi bukan hanya dengan Kelompok Bimbingan Ibadan Haji dan Umroh (KBIHU), namun bisa saja agen-agen travel haji khusus.

Namun, Cucun menolak apabila dikatakan kelompok-kelompok bimbingan haji tersebut dianggap sebagai penyebab problematika haji, termasuk untuk urusan badal. Anggapan itu, menurut Wakil Ketua DPR ini, salah besar.

"Kehadiran mereka itu penting, berbulan-bulan mengajarkan ilmu manasik dan sudah familiar dengan jemaah," tandasnya.

Jika tidak segera ditertibkan oleh Kementerian Haji dan Umrah, maka badal haji akan terus menjadi problematika. Namun, pengaturan resmi mengenai badal tersebut juga harus sesuai dengan kaidah fikih.

"Insya Allah dalam waktu dekat setelah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini, kita akan mengundang Kementerian Haji, Majelis Ulama Indonesia, serta para kiai-kiai ahli fikih untuk berbicara bagaimana pengambilan keputusan demi kemaslahatan umat dalam pelaksanaan ibadah haji ini," pungkasnya.

Video Timwas Haji DPR Bahas Persiapan Puncak Ibadah Haji 2026

(lus/lus)

Kabar Haji dari Tanah Suci

359 konten

Seputar berita tentang jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci. detikHikmah akan mengabarkan kegiatan jemaah haji Indonesia dari awal hingga akhir musim haji.