Timwas Haji DPR Nilai Kapasitas Tenda di Arafah-Mina Perlu Ditingkatkan

Meski memandang penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, kondisi tenda di Arafah dan Mina tetap menjadi sorotan Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR). Tahun depan, kapasitas tenda tampaknya perlu ditingkatkan.

Anggota Timwas Haji DPR Abdul Wachid mengatakan, kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan agar jemaah memperoleh ruang istirahat yang lebih layak. Ia bahkan menyebut kondisi penataan jemaah di beberapa tenda masih terlalu padat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Timwas Haji DPR akan mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang. Dengan peningkatan paket itu, kualitas tenda, fasilitas pendingin udara, hingga kenyamanan ruang tidur diharapkan lebih baik.

"Termasuk tenda di Arafah sangat mungkin untuk kita tambah tahun yang akan datang sehingga kualitas tenda Arafah dan Mina itu yang sekarang anggarannya paket D kita mau tingkatkan untuk tahun yang akan datang paket C sehingga itu akan sangat bagus," kata Abdul Wachid di kawasan Jamarat, Mina, Kamis (28/5/2026).

"Kalau kita tingkatkan ke paket C, sehingga jemaah tidak ditata sampai kayak ikan pindang," ujar Abdul Wachid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII tersebut.

Sementara itu untuk layanan Arafah, Musdalifah, dan Mina (Armuzna) lainnya, Abdul Wachid menemukan beberapa catatan yang bersifat minor. Ia mengungkapkan masih terdapat jemaah yang tertahan hingga pagi akibat keterlambatan armada bus pengangkut dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina.

Meski akhirnya seluruh jemaah berhasil diberangkatkan, persoalan tersebut disebut harus menjadi bahan evaluasi serius. "Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah pukul 07.00 pagi bisa tertolong," ujarnya.

Selain evaluasi layanan di Armuzna, Abdul Wachid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering. Menurutnya, sistem kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus mempermudah evaluasi pemerintah.

"Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun," katanya.

Ia menegaskan perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi agar kualitas pelayanan jemaah Indonesia tetap terjaga.

Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah.

"Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027," ujar Abdul Wachid.

Video Timwas Haji DPR Bahas Persiapan Puncak Ibadah Haji 2026

Video Timwas Haji DPR Bahas Persiapan Puncak Ibadah Haji 2026