.webp)
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sejauh ini berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ia juga mengapresiasi kinerja pihak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang menyelenggarakan ibadah haji perdana sebagai kementerian baru.
"Kemudian juga kita melihat tadi proses dari pemberangkatan asrama sampai ke sini, sampai juga nanti sebentar lagi akan boarding. Ini sekarang dari semua proses pertama pemberangkatan haji ini, baik sudah sampai di Madinah dan sekarang sudah di Makkah, so far penyelenggaraan haji yang paling pertama untuk Kementerian Haji ini sudah berjalan dengan baik," kata Cucun usai melepas keberangkatan 438 jamaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026).
Menurut Cucun, sejumlah persoalan yang sempat menjadi catatan pada musim haji tahun lalu kini mulai berhasil diantisipasi pemerintah, khususnya terkait dokumen Nusuk yang menjadi syarat utama jamaah memasuki wilayah tertentu di Arab Saudi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang ini kalau Nusuk belum dipegang aja, Kementerian Haji belum berani memberangkatkan. Jadi di sana sudah tidak ada lagi terkendala," katanya.
Cucun menilai koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, DPR RI, serta seluruh penyelenggara haji berjalan cukup baik. Berbagai rekomendasi hasil rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI juga mulai diterapkan pada musim haji tahun ini.
Kendati demikian, Cucun menegaskan masih ada sejumlah catatan yang akan dilihat oleh Tim Pengawas Haji DPR yang akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci. Hal itu mulai dari kapasitas kamar hotel, katering, hingga antisipasi jemaah nonprosedural.
Ia mengatakan, Timwas DPR RI akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji yang sebelumnya dibahas dalam Panja DPR benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah.
"Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti," tegas Cucun.
Menurutnya, penempatan jemaah melebihi kapasitas hanya dapat ditoleransi apabila kondisi kamar memang luas dan layak. Namun, ia mengingatkan agar jemaah tidak dipaksakan tinggal di kamar sempit dengan jumlah penghuni berlebih.
"Kalau emang kamarnya luas, kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlahnya hanya satu-dua kamar kan tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ini dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan gak bagus," lanjutnya.
Selain akomodasi, Timwas DPR RI juga menyoroti layanan katering jemaah yang masih menuai keluhan. Cucun menyebut laporan yang diterima lebih banyak terkait kejenuhan menu makanan selama berada di Tanah Suci.
"Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif," katanya.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi maupun di Tanah Air.
Tak hanya layanan jemaah, Cucun juga menyoroti penanganan jemaah nonprosedural yang menurutnya kini jauh lebih ketat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, ter-screening," tegasnya.
(irw/kri)
