Awasi Penyelenggaraan Haji, Timwas DPR Akan Berangkat dalam Dua Tahap

Ilustrasi gedung MPR/DPR RI. Foto: Shutterstock

Jakarta -

Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Timwas Haji DPR) akan segera menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tahun ini. Rencananya, Timwas Haji DPR akan berangkat dalam dua tahap.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, keberangkatan Timwas Haji DPR Tahun 2026 tahap pertama dijadwalkan pada 16-18 Mei 2026. Sedangkan keberangkatan tahap kedua dijadwalkan pada 20-21 Mei 2026.

Demikian juga dengan kepulangan Timwas Haji DPR, akan terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pada 31 Mei-1 Juni 2026 untuk tahap pertama dan 2-4 Juni 2026 untuk tahap kedua.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Indra, pelaksanaan tugas Timwas Haji DPR tahun ini memiliki perhatian khusus, karena merupakan penyelenggaraan haji pertama oleh kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah.

"Kita ingin memastikan 220 ribu jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan terbaik dan layak selama berada di Tanah Suci. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara cermat dan terkoordinasi," kata Indra dalam Focus Group Discussion Keprotokolan Persiapan Keberangkatan Timwas Haji DPR di Jakarta bersama stakeholder bandar udara, kemarin, seperti dikutip dari situs resmi DPR, Jumat (8/5/2026).

Tantangan penyelenggaraan ibadah haji, lanjutnya, tidaklah sederhana mengingat tingginya mobilitas jutaan jemaah di Arab Saudi. DPR melalui Timwas Haji akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai pelayanan haji yang dijalankan Kementerian Haji dan Umrah.

"Pergerakan jutaan orang di Tanah Suci bukan hal yang mudah. Timwas Hadi DPR bekerja penuh waktu untuk memastikan berbagai persoalan pelayanan jemaah dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik," tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini mengatakan, Timwas Haji DPR akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR pada masing-masing tahap keberangkatan. Karena itu, kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor harus dipastikan berjalan optimal, khususnya sektor bandara.

Koordinasi dan komunikasi antara Setjen DPR dengan pemangku kepentingan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta selama ini, lanjutnya, sudah berjalan dengan baik. Kerjasama tersebut dilakukan tidak hanya untuk mendukung kelancaran tugas Timwas Haji DPR, namun juga tugas dan fungsi DPR secara umum.

"Namun, karena kegiatan ini membutuhkan kesiapan yang lebih matang, kami kembali memperkuat kolaborasi dan koordinasi bersama seluruh mitra kerja," katanya.