Nilai Manfaat Naik, BPKH Targetkan Dana Haji 2025 Rp 188,9 T

Jakarta -

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat pertumbuhan positif dalam pengelolaan dana haji. Mulai dari perluasan investasi hingga kenaikan nilai manfaat.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di acara The 7th International Hajj Fund Forum, dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025.)

"BPKH mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2022, dana kelolaan mencapai Rp 166,54 triliun, naik menjadi Rp 171,64 triliun pada 2024. Tahun ini, BPKH menargetkan total dana kelolaan sebesar Rp 188,9 triliun," ujar Fadlul.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hingga Agustus 2025, BPKH telah mengalokasikan 75,9 persen dana atau setara Rp 130,39 triliun untuk investasi syariah. Investasi ini difokuskan pada instrumen seperti sukuk, reksadana, investasi langsung, dan emas.

Sementara sisanya, Rp 41,39 triliun, ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro. Menurutnya, strategi tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan imbal hasil.

"Strategi ini menjamin dua hal: likuiditas tinggi untuk operasional haji dan imbal hasil optimal melalui instrumen syariah yang aman," kata Fadlul.

BPKH juga mencatat pertumbuhan investasi sebesar 1,92 persen dan lonjakan penempatan dana sebesar 15,59 persen dalam satu tahun terakhir.

Dalam memperkuat peran strategis di ekosistem haji global, BPKH membentuk anak perusahaan bernama BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di sektor perhotelan, properti, katering, dan transportasi, yang seluruhnya terkait langsung dengan kebutuhan jemaah Indonesia.

"Dengan BPKH Limited, kami bisa mengamankan layanan berkualitas langsung untuk jemaah Indonesia sekaligus memaksimalkan manfaat investasi lokal," tutur Fadlul.

Hasil Investasi Kembali ke Jamaah

Pada musim haji 2025, BPKH menyalurkan hasil pengelolaan dana ke berbagai aspek layanan haji. Beberapa capaian yang dicatat antara lain:

Peningkatan pasokan 475 ton rempah-rempah Nusantara untuk konsumsi jemaah.
Pengamanan 9 hotel berkualitas tinggi (8 di Makkah, 1 di Madinah).
Penyediaan makanan siap saji pada 6 waktu penting selama puncak ibadah haji.
Kolaborasi dengan Kementerian Agama dalam pengelolaan area komersial hotel yang membuka peluang bagi UMKM Indonesia.

"Kami tidak hanya mendanai, tapi menghubungkan langsung UMKM Indonesia dengan pasar di Tanah Suci. Produk seperti rendang kini punya saluran distribusi yang langsung ke konsumen haji," terang Fadlul.

Hingga Agustus 2025, nilai manfaat yang dihasilkan BPKH mencapai Rp 8,10 triliun, naik 6,86 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp 6,39 triliun berasal dari hasil investasi.

Capaian tersebut, kata Fadlul, menjadi bukti pengelolaan dana haji tak hanya soal angka, tapi juga memberikan dampak ekonomi dan pelayanan nyata bagi jemaah Indonesia.