Persiapan Haji 2026 Capai 25 Persen, Calon Jemaah Diimbau Nabung Uang Pelunasan

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan (kiri) dan Kepala BPKH, Fadlul Imansyah (kanan), saat ditemui di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). — Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan (kiri) dan Kepala BPKH, Fadlul Imansyah (kanan), di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Foto: Hanif Hawari/detikcom

Daftar Isi

Rp 2,7 Triliun Sudah Disetor ke Arab Saudi

Jakarta -

Persiapan haji 2026 telah mencapai 25 persen. Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan, mengimbau calon jemaah untuk segera menabung agar bisa melunasi biaya haji.

"Insyaallah, kita sudah tahap kira-kira 25% dari langkah-langkah yang sudah kita laksanakan. Kita sudah mengambil tempat di Arafah-Mina, kita sudah membayar sebagian uang muka untuk Arafah-Mina. Dan kita juga sudah pilih dua syarikah" kata Gus Irfan saat ditemui di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait jadwal pelunasan, Gus Irfan menyebut akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panja BPIH. Rapat Panja diperkirakan akan digelar sekitar 20 Oktober ini, tergantung jadwal DPR.

"Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa lunasi," ujar Gus Irfan.

Gus Irfan pun meminta calon jemaah mulai mempersiapkan dana dari sekarang. Agar tidak tergesa-gesa saat pelunasan dimulai.

"Itu harus sekarang persiapannya. Jangan sampai mepet," tegasnya.

Selain soal pembayaran, pemerintah juga akan memperketat standar kesehatan jemaah haji. Menurut Gus Irfan, Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia mengembalikan standar istita'ah (kemampuan kesehatan) ke ketentuan semula, setelah tahun lalu mereka menilai ada penurunan kualitas.

"Tahun ini istita'ah kesehatan sesuai permintaan dari Pemerintah Saudi akan kita kembalikan ke standar semula yang kita miliki. Karena Pemerintah Saudi merasa kurang puas dengan kesehatan kita tahun kemarin," ungkapnya.

Pemerintah Saudi bahkan berencana melakukan pemeriksaan kesehatan secara acak di terminal kedatangan. Jika ditemukan jemaah yang tidak memenuhi standar, mereka berpotensi dipulangkan.

"Bagi kami lebih baik tidak berangkat dari sini daripada sampai sana dikembalikan. Itu yang jadi pemikiran kami," ujar Gus Irfan.

Rp 2,7 Triliun Sudah Disetor ke Arab Saudi

Gus Irfan menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah membayarkan uang muka sebesar Rp 2,7 triliun untuk membooking lokasi jemaah di Arafah-Mina.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa penyetoran tersebut dilakukan melalui sistem EHAJJ di Arab Saudi sebagai bagian dari persiapan logistik penyelenggaraan haji.

"BPKH sudah menyetorkan Rp 2,7 triliun untuk uang muka sebagai pendaftaran bagi negara Indonesia di sistem EHAJJ di Arab Saudi. Itu tujuannya untuk membooking tempat di Arafah," jelas Fadlul.

Fadlul menambahkan, tahun lalu total setoran BPKH mencapai sekitar Rp 18 triliun dengan nilai manfaat sekitar Rp 8 triliun. Uang muka tahun ini lebih besar karena mengikuti ketentuan baru dari Kerajaan Arab Saudi yang mewajibkan pembayaran sesuai jumlah kuota jemaah.

"Tahun ini Kerajaan Arab Saudi meminta sesuai dengan jumlah jemaah haji yang berangkat berdasarkan kuota yang diberikan. Nah itu angkanya kenapa Rp 2,7 triliun," katanya.