Badan Penyelenggara Haji telah berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah DPR sahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Sosok yang disebut-sebut akan menjadi calon menteri haji ialah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Hal ini pernah disampaikan oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama hingga BP Haji di Gedung DPR RI, Senayan yang disiarkan dalam Youtube TVR Parlemen pada Rabu (27/8/2025).
Baca juga: Siapa yang Akan Jadi Menteri Haji dan Umrah? |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marwan menyebut Kepala BP Haji Gus Irfan akan berganti panggilannya menjadi Menteri Haji dan Umrah.
"Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji. Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan mungkin belum 60 hari saya lupa Pak Sekjen ikut yang merumuskan kapan menyampaikan pertanggungjawaban itu lebih cepat Pak, kalau nggak salah paling 30 hari atau berapa saya lupa," kata Marwan.
Marwan mengatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar tak lagi mengurusi persoalan haji dan umrah.
"Segera Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat menjadi anregurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar," jelas Marwan.
Pemerintah juga tengah mempelajari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Sinyal kalau Gus Irfan akan menjadi menteri haji juga disampaikan oleh pihak Istana.
"Kemungkinan seperti itu. Tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden kalau sudah kita putuskan dan beliau menandatangani menjadi Kementerian Haji sekaligus pasti menunjuk menterinya di sana," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025), dilansir detikNews.
Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pembentukan Kementerian Haji secara resmi menunggu keputusan presiden (keppres).
"Nanti kalau Kementerian Haji kan sudah diputuskan tadi di rapat paripurna. Undang-undangnya sudah disetujui, tinggal menunggu pengundangan dan selanjutnya nanti menunggu keputusan Bapak Presiden," ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
(dvs/kri)
Komentar Terbanyak
Ketum PBNU Gus Yahya Minta Maaf Undang Peter Berkowitz Akademisi Pro-Israel
Kelaparan di Gaza Kian Memburuk, Korban Anak Meningkat
Turki Desak Negara Islam Kompak Boikot Israel di Sidang PBB