Jumlah Kementerian Era Prabowo Jadi 49, Terbaru Haji dan Umrah

DPR RI dan pemerintah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dalam rapat paripurna hari ini. Kehadiran kementerian tersebut akan menambah daftar kementerian era Prabowo-Gibran menjadi 49 kementerian.

"Panja Komisi VIII DPR RI dan panja pemerintah bersepakat: satu, kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membacakan hasil RUU Haji dan Umrah dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025), disiarkan TVR Parlemen.

"Kedua, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menjadi satu atap atau one stop service. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah," sambungnya.

Marwan menyebut seluruh sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penyelenggara haji akan menjadi milik Kementerian Haji dan Umrah.

RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur pembentukan Kementerian Haji dan Umrah itu disetujui dan disahkan hari ini.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang memimpin rapat paripurna.

"Setuju," jawab peserta rapat paripurna.

Cucun mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) Kementerian Haji dan Umrah serta pengangkatan menteri akan terbit pekan ini.

"Mungkin dalam waktu 1-2 hari ini peraturan pemerintah kan sudah turun dan Keppres untuk penetapan Menteri Haji-nya sudah akan dijalankan dalam minggu-minggu ini," kata Cucun usai memimpin rapat paripurna, dilansir Antara.

Setelah Keppres terbit, Kabinet Merah Putih akan memiliki 49 menteri yang terdiri dari 7 menteri koordinator dan 42 menteri. Berikut daftar selengkapnya.

Daftar Kementerian Era Prabowo

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Kementerian Sekretariat Negara
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Luar Negeri
11. Kementerian Pertahanan
12. Kementerian Agama
13. Kementerian Hukum
14. Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Kementerian Keuangan
17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. Kementerian Kebudayaan
20. Kementerian Kesehatan
21. Kementerian Sosial
22. Kementerian Ketenagakerjaan
23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Kementerian Perindustrian
25. Kementerian Perdagangan
26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Kementerian Pekerjaan Umum
28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Kementerian Transmigrasi
31. Kementerian Perhubungan
32. Kementerian Komunikasi dan Digital
33. Kementerian Pertanian
34. Kementerian Kehutanan
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
41. Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Kementerian Koperasi
44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
45. Kementerian Pariwisata
46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Kementerian Pemuda dan Olahraga
49. Kementerian Haji dan Umrah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dengan Mochammad Irfan Yusuf sebagai Kepala BP Haji dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. BP Haji akan mengambil alih urusan haji Kementerian Agama mulai 2026.

Dalam perjalanannya, muncul wacana perubahan BP Haji menjadi kementerian. Hal ini menjadi usulan yang dibahas dalam revisi UU Haji dan Umrah. Dalam pengambilan keputusan tingkat I, Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Hal tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna hari ini.

Video Istana: Sampai Hari Ini Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet

Video Istana: Sampai Hari Ini Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet