Temukan 25 Lebih Jemaah Haji Belum Dapat Kartu Nusuk, Adies Kadir Telepon Dirjen PHU

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir, turun langsung meninjau kondisi jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo di Makkah pada Selasa (3/6/2025). Dalam kunjungannya ke Maktab Surabaya Sektor 9, Hotel 914, ia menerima laporan bahwa lebih dari 25 jemaah dari daerah pemilihannya belum menerima Kartu Nusuk, yang merupakan dokumen penting untuk mengikuti puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kartu Nusuk saat ini sangat krusial. Tanpa itu, jemaah tidak bisa masuk ke Masjidil Haram, tidak dapat menuju Armuzna, bahkan terancam tidak bisa melaksanakan ibadah haji," ujar Adies yang juga anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Adies langsung menghubungi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) untuk memastikan distribusi Kartu Nusuk segera dituntaskan, khususnya bagi jemaah dari kloter 16 yang menginap di Hotel 914. Ia meminta agar semua jemaah di kloter tersebut sudah memegang kartu sebelum batas waktu pukul 20.00 WAS malam itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Siang atau sore ini, saya minta semuanya sudah terima Kartu Nusuk. Kalau tidak, mereka bisa gagal berangkat, dan itu sangat memprihatinkan," tegas Adies.

Selain persoalan kartu, Adies juga menyoroti teknis pemberangkatan jemaah ke Armuzna yang menurutnya perlu disesuaikan berdasarkan lokasi hotel atau tempat tinggal jemaah saat ini, bukan berdasarkan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji.

"Jangan sampai jemaah yang sudah tinggal di satu hotel justru dipisahkan lagi hanya karena alasan teknis syarikah. Ini sangat menyulitkan, apalagi bagi jemaah lansia. Dari awal mereka sudah terpencar karena persoalan visa dan pembagian syarikah, jangan ditambah lagi dengan pemisahan saat puncak haji," imbuh politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Adies Kadir berkunjung ke maktab Surabaya mengunjungi jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo. Foto: Lusiana Mustinda/detikHikmah

Adies menilai sistem syarikah tahun ini memicu banyak masalah, termasuk terpisahnya anggota keluarga akibat keterlambatan visa atau distribusi Kartu Nusuk. Karena itu, ia mendorong agar pola keberangkatan didasarkan pada lokasi pemondokan untuk menjamin ketertiban, kenyamanan, dan kemudahan bagi seluruh jemaah.

"Kita ini sedang berada di negeri orang. Jangan sampai jemaah kita menjadi korban akibat pengelolaan yang kurang tertib," pungkasnya.

Kabar Haji 2025 didukung Le Minerale.