Bahas Fasilitas Haji Reguler, Timwas DPR: Bisa Ditingkatkan Jadi Grade B

Makkah -

Wakil Ketua DPR RI yang juga anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Adies Kadir, menilai bahwa jemaah haji reguler asal Indonesia seharusnya sudah bisa menikmati layanan yang setara dengan negara-negara Asia lainnya, bahkan mendekati standar haji khusus (ONH Plus). Hal ini dinilainya memungkinkan, asalkan manajemen anggaran dilakukan secara lebih efisien dan terukur.

Pernyataan itu disampaikan Adies saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kemenag dan mitra kerja terkait penyelenggaraan haji di Al Qimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).

Menurut Adies, informasi dari penyedia transportasi dan akomodasi (syarikah) cukup mengejutkan. Mereka mengkategorikan fasilitas jemaah Indonesia dalam tingkat terendah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada satu hal yang cukup membuat kami miris. Fasilitas haji dibagi dalam grade A, B, C, dan D. Dan disebutkan bahwa jemaah Indonesia masuk dalam grade D, paling murah dan paling rendah," ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Padahal, lanjut Adies, dengan anggaran dan kapasitas pengelolaan dana haji yang dimiliki Indonesia, sudah semestinya jemaah bisa mendapatkan layanan minimal grade B.

"Kita ini mampu naik ke grade B. Jemaah reguler seharusnya bisa mendapatkan fasilitas seperti jemaah ONH Plus misalnya tempat tidur sofa dan layanan lebih baik. Bahkan, kalau pengelola haji menghitung dengan cermat, biaya haji mungkin masih bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan," tegasnya.

Adies menekankan bahwa temuan ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Menurutnya, peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar efisiensi anggaran.

"Tahun ini kita masih bisa maklum karena ini baru pertama. Tapi ke depan, ini pekerjaan rumah yang besar. Fokus kita bukan mencari siapa yang salah, melainkan memastikan 203.500 jemaah reguler mendapat fasilitas yang layak dan nyaman, apalagi saat puncak ibadah di Armuzna yang paling berat," kata Adies.

Saat melakukan pemantauan langsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Adies turut merasakan ekstremnya suhu di lapangan, yang dinilainya bisa berdampak pada kesehatan jemaah. Karena itu, ia menegaskan agar perubahan teknis layanan tidak menambah beban fisik dan mental para jemaah.

"Kami minta Dirjen Haji memastikan bahwa jemaah kita bisa beribadah dengan nyaman, tidak stres, dan tetap dalam kondisi prima," ujarnya.

Selain soal akomodasi dan cuaca ekstrem, Adies juga menyoroti masalah distribusi makanan dan layanan kesehatan. Ia mengungkap adanya laporan bahwa tenaga medis Indonesia sempat mengalami kendala akibat perizinan dari otoritas setempat yang belum tuntas.

"Ada laporan petugas medis kita sempat dikejar-kejar aparat lokal karena belum memiliki izin resmi. Bahkan pasien harus dirawat diam-diam, berpindah dari lorong ke lorong. Ini tidak boleh terulang," tandasnya.

Menutup pernyataannya, Adies menekankan pentingnya koordinasi dan tindak lanjut dari semua pihak terkait, agar layanan kepada jemaah, terutama saat puncak ibadah haji, bisa berjalan maksimal tanpa hambatan.