Periksa Layanan Jelang Puncak Haji, Ketua Timwas DPR: Kita Awasi Ketat

Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto: Lusiana Mustinda/detikHikmah

Jakarta -

Jelang puncak ibadah haji, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI makin gencar melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap problematika yang terjadi di lapangan.

"Tim Pengawas DPR RI akan evaluasi problematika kemarin yang terjadi di Madinah, termasuk gelombang kedua jemaah haji yang datang ke Madinah pascahaji dan mengecek kesiapan hotel-hotel supaya tidak terjadi lagi ada jemaah yang terpisah karena beda syarikah," ujar Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (28/5/2025).

Puncak haji akan jatuh pada Kamis (5/6/2025). Jemaah sudah semuanya terkonsentrasi di Makkah untuk mengikuti rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kita akan minta tertibkan. Proses penertiban kan mulai dari sekarang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan itu akan kita pakai nanti jemaah yang didorong gelombang kedua menuju Madinah," kata Cucun.

"Termasuk hotel-hotel yang dipakainya itu kalau memang tidak sesuai dengan kontrak kita lakukan pengawasan tetap berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh panitia penyelenggaraan haji di Makkah dan Madinah yaitu Kementerian Agama ini karena bentuk pelayanannya harus betul-betul kita pastikan," tambahnya.

Mengingat, kata Cucun, jemaah Indonesia yang berhaji pada 2025 ada sekitar 221 ribu jemaah. Dari jumlah tersebut, 203.320 orang adalah jemaah haji reguler yang dilayani oleh Kemenag.

"Tidak ada sedikit pun tanpa pengawasan, kita akan awasi ketat. Kalau kemarin jemaah gak bisa bicara, sekarang DPR yang akan memeriksa semua pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama sebagai PPIH di Makkah dan Madinah," ujar polisi fraksi PKB ini.

Soal pembagian maktab yang tidak berdasarkan kloter tapi syarikah, Timwas DPR juga akan memantau hingga puncak haji selesai.

"Ini kan kita sudah sampaikan dari awal dan kita mitigasi mengantisipasi apa yang akan terjadi ketika proses mendorong jemaah di puncak haji ke Arafah, Muzdalifah dan Mina," ujarnya.

Cucun dan Timwas Haji DPR juga akan mengundang Dirjen PHU Kemenag sebagai leader dalam pelaksanaan haji. "Kita tidak mau itu tadi yang namanya kericuhan apalagi sudah berihram kita ingin ketika berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina mereka harus melakukan negosiasi, pentingkan ini. Mereka harus melakukan negosiasi, diplomasi itu penting," ujar Cucun dengan tegas.

Timwas Haji DPR juga minta Dirjen PHU Kemenag untuk menata kembali urutan jemaah agar dapat berangkat ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina per kloter sesuai dengan kelompok rombongan yang sudah diatur dalam daftar Kemenag saat berangkat dari Tanah Air.

"Makanya apa pun yang terjadi sejauh mana mereka harus lakukan ikhtiar dan besok tanggal 2 kita lakukan evaluasi apa yang kita minta sudah dilaksanakan apa belum," jelasnya.

"Timwas DPR RI akan evaluasi dari informasi yang masuk, problematika akomodasi, transportasi yang tidak mau mengangkut jemaah yang sudah ready dan ada pelayanan kesehatan yang problem tidak bisa membuka layanan di hotel, nah ini kenapa proses negosiasi mandek tidak seperti sebelum-sebelumnya," tambah Cucun.

Cucun menegaskan seluruh jemaah haji perlu dilayani. Pihaknya juga memastikan semua jemaah aman dan nyaman. Karena perjalanan haji di Indonesia membutuhkan waktu panjang dan juga pengorbanan.

"DPR sudah turunkan beberapa tim monitoring dan evaluasi untuk melaporkan detail day to day apa yang terjadi di maktab mana di sektor mana hotel nomer berapa kejadiannya seperti apa kita akan evaluasi dan ini tidak boleh terjadi lagi tahun depan," jelasnya.

Timwas Haji DPR RI juga akan mengevaluasi pascahaji untuk gelombang kedua yang ke Madinah dan gelombang pertama yang ke debarkasi.