PPIU Meningkat, Kemenag Lakukan Pengawasan Ketat

Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soetta, Banten. — Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief lakukan kunjungan kerja ke Bandara Soetta, Banten. (Foto: Dok. Kemenag)

Jakarta -

Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) meningkat pada tahun 2023. Demi keamanan, Kementerian Agama (Kemenag) langsung mengambil sikap untuk melakukan pengawasan terhadap keberangkatan dan kepulangan jemaah yang melaksanakan ibadah umrah.

Dikutip dari laman Kemenag, Jumat (1/9/2023), total PPIU yang tersebar di Indonesia saat ini mencapai 2.180. Jumlah ini meningkat 30% dibanding tahun 2021, yaitu sebanyak 1.600.

"Setiap minggu kita harus memberikan approval terhadap sekian belas atau puluh travel umrah. Setelah 6 bulan ini kami sudah mengevaluasi, bukan untuk membatasi, karena walaupun dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan untuk melakukan usaha, tapi di saat yang sama kami pun sering mendapatkan undangan bahwa travel umrah atau bisnis umrah ini adalah salah satu yang masuk risiko tinggi," ungkap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini sebagai langkah pengamanan yang dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya. Maka dari itu, Kemenag beserta Komisi VIII DPR RI hari ini mendatangi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dalam rangka pengawasan terhadap Pengelolaan jemaah haji dan umrah.

Dalam kunjugan kerja tersebut, turut hadir Direktur Bina Haji Arsad Hidayat dan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin. Ada juga erwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Puskes Haji Kementerian Kesehatan, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kantor Kemenag Kota Tangerang dan Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan Provinsi Banten, AirNav Indonesia, serta KKP Bandara Soekarno-Hatta.

"Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan pelayanan terbaik ke jemaah, yakni perlindungan kepada jemaah, perlindungan terhadap rakyat. Kami juga akan mempersilakan pihak terkait, seperti Angkasa Pura, Ditjen Imigrasi, dan Garuda Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang perlu didalami terkait penjelasan penyelenggaraan ibadah haji dan juga umrah," tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, dalam kesempatan yang sama.

"Semoga kedatangan kami ke sini dapat meningkatkan kualitas layanan pihak terkait kepada masyarakat, khususnya yang ingin melakukan perjalanan ibadah umrah, serta dapat mendorong pelayanan haji dan umrah menjadi jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," sambungnya.

Di samping itu, pemerintah Arab Saudi juga memudahkan para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan transformasi digital besar-besaran. Hal ini juga menjadi tantangan bagi mereka maupun Kemenag.

"Di satu sisi mungkin ini memberikan kemudahan karena dari sana sasarannya adalah untuk mengurangi moral hazard (risiko moral) di level middleman (perantara). Wakil Menteri Haji bercerita kepada saya, kasusnya seperti Mesir, Mesir ke Saudi itu murah sebenarnya, tapi harganya bisa sama dengan Indonesia bahkan lebih," jelas Hilman.

"Nah ini tantangan juga buat kita karena di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, umrah itu, apalagi yang kolektif, masih harus ditangani oleh PPIU. Sementara sekarang Saudi sudah individu dan sangat lebih mudah, dan inilah yang sedang kami coba mitigasi," lanjutnya.

Sebagai contoh ada aplikasi Nusuk. Ini adalah platform umrah dan haji yang disediakan oleh Arab Saudi. Aplikasi ini sudah menyediakan layanan dalam bahasa Indonesia dan orang pun sudah bisa umrah seperti menggunakan Traveloka.