Komentar D261027073

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

Top Up & Tagihan

Detik Network

ADVERTISEMENT

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama DPR RI bakal mengevaluasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyusul maraknya kasus perundungan anak. Langkah ini diambil untuk meninjau kembali aturan pengawasan dan penanganan hukum.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Titi Eko Rahayu, menegaskan bahwa aksi perundungan bukan lagi kenakalan biasa melainkan perbuatan yang membutuhkan perhatian serius.

Embed Video

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Video Hasil Pertemuan Anggota DPR-Mendikdasmen soal Pencegahan Bullying pada Anak

Video Mendikdasmen Sebut Siswa Miskin hingga 'Melambai' Kerap Dibully

Wakil Ketua Komisi X DPR: TKA Jangan Dijadikan Beban Psikologis

Komisi X DPR Minta Buku Berbasis Riset Jadi Alternatif Publikasi Ilmiah Dosen

Anggota DPR Dorong Kaji UU Antiperundungan Usai Siswa Meninggal

Data Desil Bansos Tidak Akurat, Komisi X DPR RI Minta Skema KIP Kuliah Dievaluasi

Berkaca Kasus Pemalang, Lintas Komisi DPR Bakal Rapat Bahas Antikekerasan di Sekolah

RUU Sisdiknas Bakal Atur Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads