.webp)
Muncul keluhan dari warganet soal wisuda tingkat PAUD hingga SMA. Sambatan ini bisa dilihat menyerbu kolom Instagram Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim beberapa waktu belakangan.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, tren wisuda untuk anak PAUD sampai SMA adalah hal yang relatif baru. Menurutnya, tren ini muncul sekitar 20 tahun terakhir.
"Kami sih melihatnya ini mulai menjadi tren 20-an tahun terakhir, 20-an terakhir. Khusus untuk tingkat PAUD-TK wisuda bagi mereka ini relatif lebih muda lagi seiring banyaknya pendirian PAUD-PAUD dan TK-TK di Indonesia," ujarnya melalui sambungan WhatsApp dengan detikEdu (16/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, ini kira-kira 10 tahun terakhir fenomena banyaknya wisuda anak-anak di PAUD dan TK," lanjutnya.
Namun, Satriwan menggarisbawahi, ada terlalu banyak kegiatan yang bersifat festival dan seremonial di sekolah-sekolah di Indonesia.
"Festival-seremonial ini justru tidak berkorelasi dengan pengembangan kompetensi siswa, tidak berkorelasi dengan peningkatan prestasi siswa, tidak ada tuh. Yang ada justru jadi beban secara finansial bagi orang tua, bagi anak," bebernya.
Dia memaparkan, anak-anak akan merasa bahwa wisuda menjadi momen untuk menunjukkan kelas ekonomi karena ada yang diantarkan mobil pribadi, angkutan umum, maupun sepeda motor.
"Nah, ini kan menunjukan kelas sosial juga justru ajang untuk memamerkan kelas ekonomi mereka," kata dia.
Rekomendasi P2G Jika Ingin Tetap Wisuda
Satriwan menekankan, yang jadi keberatan orang tua perihal wisuda PAUD-SMA ini adalah pembiayaan. Maka, P2G merekomendasikan agar biayanya secara keseluruhan di-cover dana BOS.
Pihak mereka pun menemukan adanya biaya wisuda sebesar Rp 500 ribu untuk level PAUD-TK.
"Bahkan SMP-SMA lebih tinggi lagi di atas 1 juta dan itu diatur atau dikelola oleh sekolah atau oleh guru, sehingga wisuda ini kan menjadi kewajiban secara akademiklah sebut, karena sekolah mewajibkan anak-anak wisuda, guru menjadi panitia, dan seterusnya," ujarnya.
"Oleh karena itu rasanya kalau dana BOS itu bisa meng-cover kegiatan wisuda, orang tua akan senang-senang saja karena yang jadi titik berat orang tua adalah pembiayaan wisuda," imbuhnya.
P2G: Wisuda PAUD-SMP Selayaknya Dilarang
Menurut Satriwan, perlu adanya pemilahan wisuda di berbagai jenjang pendidikan.
"Maksud saya begini, untuk PAUD, TK, SD, SMP sederajat ya termasuk madrasah ini sudah selayaknya untuk dilarang. Bagaimana cara melarangnya? Ya kami meminta kepada Kemendikbudristek dan Kementerian Agama untuk mengeluarkan imbauan agar untuk tingkat TK, SD, SMP ini tidak ada kegiatan wisuda," jelasnya.
Kendati demikian, Satriwan menegaskan wisuda untuk SMA masih bisa dilakukan karena tidak semua murid akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, siswa SMA berhak ikut wisuda dengan catatan di-cover dana BOS.
"Khususnya lagi untuk PAUD, TK, SD, SMP karena bagi kami tidak ada manfaatnya sekaligus. Tapi kalau SMA masih ada karena secara psikologis ada anak yang lanjut kepada perguruan tinggi ada yang tidak," kata dia.
Satriwan juga mengingatkan agar orang tua berani speak up jika diwajibkan oleh sekolah agar anaknya ikut wisuda. Maka, pihaknya turut mendorong dinas pendidikan daerah untuk memonitor.
"P2G mendesak jangan sampai ada sekolah yang menahan ijazah anak atau peserta didiknya karena anak tersebut tidak mengikuti kegiatan wisuda sekolahnya, baik untuk level SMA, SMK, SMP dan seterusnya," ucapnya.
"Kalau ada tindakan seperti ini, saya rasa ini sekolah layak untuk mendapatkan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
(nah/faz)
