Selama beberapa hari terakhir, tumpukan sampah terlihat di beberapa titik kota Jogja. Sampah-sampah tersebut sampai meluber hingga ke bahu jalan raya.
Berdasarkan pantauan detikJogja, yang dikutip Jumat (17/5/2024), salah satu titik penumpukan sampah terlihat di layanan pengelolaan limbah di Depo Pengok, Kota Jogja. Sampah sempat menggunung hingga mencapai empat meter.
Tumpukan sampah juga tampak di Jalan Mataram, tepatnya di sisi utara pintu timur Teras Malioboro 2 (TM2). Sampah di sini menggunung hingga satu meter dan membentang sekitar dua meter.
Kondisi semacam ini bukan hal baru bagi Jogja. Mengingat pengelolaan sampah di Jogja telah disorot sejak tahun lalu.
Peneliti pengelolaan sampah terintegrasi dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir. Wiratni, Ph.D., mengatakan bahwa tumpukan sampah memang terlihat di mana-mana sejak buka-tutup TPA Piyungan tahun lalu.
"Hal ini (red. penumpukan) menunjukkan bahwa masyarakat di DIY belum siap mengelola sampahnya secara mandiri," ucapnya saat dihubungi wartawan pada Jumat (17/5/2024).
Menurutnya, memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan yang telah begitu mendarah-daging. Terutama terkait normalisasi yang keliru bahwa selama ini sampah cukup "dibuang" tidak perlu "diolah".
Perlu Solusi Cepat
Wiratni mengatakan bahwa terkait pengelolaan sampah di tingkat warga, masih perlu waktu agar semua memiliki kemampuan paling mendasar yaitu memilah sampah.
"Tanpa perlu berandai-andai, kita perlu solusi cepat untuk tumpukan sampah, yaitu pembangunan area pengolah sampah dengan skala yang tepat dan alat yang paling diperlukan saat ini adalah alat pilah sampah," ujarnya.
"Sebagian besar sampah campuran ini adalah sampah organik. Jadi dengan mesin pemilah, hasil sampah yang telah terpilah akan lebih mudah diolah atau dijual kepada pihak swasta yang memerlukannya sebagai bahan baku kompos, dan lain-lain," imbuhnya.
Dalam hal ini, Wiratni menekankan bahwa pemerintah harus memaksa masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Namun, perlu ada catatan, terutama mengenai apa yang bisa dilakukan masyarakat dan apa yang tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat.
Contoh yang bisa dilakukan masyarakat adalah bank sampah, pengolahan sampah organik, dan recycle kecil-kecilan.
"Yang tidak bisa dikelola sendiri oleh masyarakat adalah sampah residu, yaitu serpihan-serpihan anorganik yang tidak laku dijual dan tidak bisa dikomposkan," terang Dosen Departemen Teknik Kimia UGM tersebut.
Ahli Sampah di Kampus Bisa Diberdayakan
Sementara itu, terkait komponen residu ini, pemerintah diharapkan untuk bisa turun tangan, misalnya bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengolahan skala besar.
Kemudian paralel dengan penanganan residu, pemerintah perlu mengedukasi unit-unit masyarakat, yang idealnya dilakukan di seluruh kelurahan.
Hal ini juga termasuk mendampingi untuk merancang dan mengimplementasikan unit pengolahan sampah yang sesuai untuk kondisi setiap kelurahan, yang tidak sama satu sama lain.
"Perguruan tinggi bisa dilibatkan untuk pendampingan ini. Sudah banyak inisiatif bagus di kelurahan-kelurahan di DIY. Praktik baik ini perlu didukung dan disebarluaskan agar bisa ditiru di kelurahan-kelurahan yang lain," kata Wiratni.
"Tanpa pengetahuan dan infrastruktur yang memadai, akan sulit juga bagi pemerintah kelurahan untuk mendorong masyarakatnya mengurus sampahnya sendiri," tambahnya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung peran-peran ahli sampah di tingkat universitas yang bisa diberdayakan. Ahli sampah dinilai perlu langsung turun ke masyarakat, alih-alih hanya sibuk diskusi di kampus.
"DIY ini banyak universitasnya, banyak ahli sampahnya, yang bisa diberdayakan untuk bersatu dengan Pemerintah, mendampingi gerakan masyarakat mandiri mengelola sampah, dengan langsung turun ke masyarakat, bukan hanya sibuk membahas di seminar-seminar atau focus group discussion," tuturnya.
Simak Video "Video: Momen Mahasiswa UGM Kejar Mobil Rektor Dipicu Diskusi Ditutup"
(faz/nwy)