.webp)
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menjelaskan tentang anggaran riset yang mengecil dari 2018 ke 2023.
Tri mengatakan, dari APBN, anggaran riset pada 2018 senilai Rp 26 triliun. Di tahun didirikannya BRIN pada 2019, anggaran riset menurun menjadi Rp 21 triliun. Tahun ini, total anggaran riset mencapai sekitar Rp 10 triliun.
"2019, saat semua sudah tahu ada integrasi dari kementerian, jadi Rp 21 triliun. 2020, Rp 18 triliunan. 2021, yang kita hitung, Rp 12 triliun. Kita mulai dari sini, ini total dari semua K/L (kementerian dan lembaga)," kata Tri di BRIN, Jakarta, Jumat (24/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun kemarin, (anggaran riset) kita ada di sekitar Rp 9,5 triliun. Total tahun ini sekitar Rp 10 triliun," imbuhnya.
Tri mengatakan, di samping BRIN, anggaran riset kini diperuntukkan bagi Kemendikbudristek dan Kemenag yang menaungi perguruan tinggi.
"Yang masuk BRIN Rp 6,4 triliunan. Ditambah luncuran, jadi Rp 7 triliunan, misalnya pinjaman luar negeri tidak terserap. Anggaran riset Kemendikbursitek dan Kemenag, lalu ada dana abadi, yang dikelola di bawah BRIN," tuturnya.
Tri mengatakan, tidak semua dana riset masuk ke BRIN sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
"Dari 2021, di berbagai kesempatan, Rp 26 triliun masuk BRIN: itu arahan Presiden, dengan melihat posisi 2018 bahwa dari K/L dialihkan langsung. Kenapa enggak terjadi? Dilihat dari posisi ini, dari Rp 26 triliun jadi Rp 12 triliun saat dibentuk April 2021. Kemudian, anggaran sekitar Rp 7 triliun juga di 2022. Dan tahun ini, tidak banyak berubah dari anggaran di 5 entitas yang diakumulasikan ke BRIN. Kita kini di level Rp 6,5 triliun - Rp 7 triliun," katanya.
Tri menjelaskan, anggaran riset detik.com/tag/riset Rp 26 triliun tidak lagi masuk BRIN salah satunya karena pencapaian persentase anggaran bukan tujuan.
"Fokus kita itu output, produktivitas riset, bukan untuk dapat anggaran gede. Itu dulu ditekankan. Fokus pada target output, meskipun SDM dan anggaran penting untuk output, tetapi bukan tujuan," katanya.
"Lebih baik masukkan ke dana abadi, Rp 5 triliun. Kalau dana abadi, uangnya bisa dipakai terus. Kalau 2021 minta (anggaran) Rp 12 triliun, ga bisa belanjakan juga, kan percuma. Sehingga pada 2021, lebih fokus pada konsolidasi program dulu, dulu di 26 K/L. Sejak Mei 2021, kita analisis semua program yg diklaim sebagai program riset dan inovasi," jelasnya.
Tri menambahkan, tidak semua periset mendapat dana.
"Tidak semua PNS dengan status periset dapat dana. Basisnya sekarang kompetensi, jadi orang terbaik, sehingga mitigasi risikonya terukur," katanya.
Ia menambahkan, BRIN juga berfokus pada riset berbasis sumber dananya.
"Misal kita fokus ke investasi infrastruktur agar jadi aset produktif, lalu SDM. Lalu imbal hasil dana abadi jadi bahan habis pakai risetnya yang dikompetisikan, melibatkan industri," tuturnya.
Tri menuturkan, pihaknya berharap agar anggaran riset tahun depan kembali menyentuh Rp 10 triliun.
"Karena kita mulai bertanding, misalnya mempercepat pengembangan satelit penginderaan jauh, sudah tahu biaya sebenarnya seperti apa. Berharap di 2025 nanti masuk Rp 12 triliun, selain dana abadi dan seterusnya," katanya.
Efisiensi Anggaran
Tri mengatakan, terjadi efisiensi anggaran saat penggabungannya dari 72 K/L menjadi BRIN, termasuk LIPI, BATAN, BTT, LAPAN, maupun Balitbang di Kementerian Pertanian dan lain-lain.
"Setelah integrasi, sisa Rp 10 triliun di 3 K/L, BRIN, Kemendikbud, Kemenag, hanya 3 itu yg boleh karena dua kementerian ada kampusnya," katanya.
Ia menjelaskan, terjadi efisiensi lewat konsolidasi infrastruktur dan fasilitas yang tadinya milik masing-masing K/L kini menjadi satu pusat riset bersama.
"Dan total orang di BRIN kini 15 ribu. Dari anggaran BRIN tahun ini, Rp 6,4 triliun, Rp 4 triliunnya belanja pegawai dan operasional, termasuk langganan jurnal," kata Tri.
"Risetnya sendiri Rp 2,4 triliun, kelihatannya kecil. Tetapi definisi belanja riset di Bank Dunia itu mencakup belanja operasional. Komponen utamanya SDM unggul, tidak mungkin gajinya murah," pungkasnya.
(twu/nwk)
