.webp)
Baru-baru ini, ramai isu alokasi APBN untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan disetop. Hal tersebut ramai usai Presiden Jokowi menyoroti minimnya anggaran riset dan rendahnya rasio penduduk lulusan perguruan tinggi.
Oleh karena itu, Jokowi ingin menambahkan anggaran untuk keperluan riset. Ia memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk merumuskan kebijakan sebelum pergantian presiden.
"Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Enggak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden, tetapi dimulai itu yang gede. Jadi, presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan," ucap Jokowi dalam CNN Indonesia dikutip Kamis (25/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Muhadjir menyatakan, pemerintah akan mengkaji ulang mengenai penghentian ini.
"Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," katanya.
Dana tersebut akan dialihkan ke pengembangan riset sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Adapun penyaluran Beasiswa LPDP tetap berlanjut menggunakan dana abadi sebesar Rp136 triliun.
"LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko, tetapi memang juga menguntungkan," ujarnya.
DPR Tanggapi Penghentian Dana LPDP
Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes mempertanyakan penghentian alokasi dana LPDP. Menurutnya, riset merupakan hal yang penting tetapi tidak cocok jika harus mengorbankan dana LPDP.
"Riset itu sangat penting, tapi jadi aneh kalau yang dikorbankan adalah dana LPDP yang justru sangat penting dan relevan untuk membiayai sarjana-sarjana kita agar memiliki kemampuan riset," ungkap Fahmy dalam lama Komisi DPR RI, Kamis (25/1/2024).
"Riset itu sangat penting, tapi jadi aneh kalau yang dikorbankan adalah dana LPDP yang justru sangat penting," imbuhnya.
Sarankan Alokasi IKN Untuk Dana Riset
Lebih lanjut, politisi Fraksi PKS itu mengusulkan agar alokasi anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan alutsista dialihkan untuk alokasi riset dan pengembangan pendidikan dibandingkan menghentikan dan mengalihkan alokasi LPDP.
"Menghapus dana LPDP, sama saja dengan mengebiri anak-anak bangsa. Dana riset kita sangat kurang. (Maka) ambil dari alokasi anggaran pembangunan yang tidak atau belum perlu, semisal proyek IKN atau efisiensi dana, seperti anggaran pembelian alutsista bekas, yang konon sangat boros dan kemahalan," ujarnya.
(nir/nwk)
