Gempa M 7,7 Rusak Perahu hingga Tambak Garam di Nagekeo NTT

Gempa M 7,7 tak hanya mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga menghantam aktivitas nelayan. Sebanyak 104 perahu dan alat tangkap milik nelayan rusak, dengan nilai kerusakan sementara ditaksasi mencapai Rp 800 juta.

Kerusakan itu terjadi setelah perahu dan alat tangkap nelayan dihantam gelombang saat gempa pada Sabtu (15/8/2026). Ratusan nelayan terdampak tersebar di Desa Nggolonio, Nangadhero, dan Marapokot, Kecamatan Aesesa.

"Dampak sangat besar dirasakan oleh nelayan terutama sarana dan prasarana, seperti perahu motor, mesin, dan alat tangkap. Itu banyak kerusakan yang dialami oleh nelayan," ujar Kepala DKP Nagekeo Oliva Monika Mogi saat ditemui di kantornya, Senin (7/9/2026).

Oliva menjelaskan pihaknya langsung menerjunkan sejumlah staf untuk mendata daerah pesisir yang terdampak setelah kejadian guncangan dasyat tersebut. Hasilnya, terdapat 104 nelayan yang mengalami kerusakan alat penangkap.

Menurut Oliva, tiga desa di Kecamatan Aesesa, yakni Nggolonio, Nangadhero, dan Marapokot, mengalami dampak paling parah. Nelayan di Pantai Selatan, yakni Kelurahan Mauponggo, Desa Kotagana, dan Desa Keliwatulewa di Kecamatan Mauponggo, juga terdampak.

"Semua ini susah didata dan dilaporkan ke Bupati Nagekeo dan BNPB," jelas Oliva.

Oliva mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Nagekeo agar para nelayan bisa segera dibantu sehingga dapat kembali beraktivitas melaut.

Namun, usulan pengadaan alat tangkap yang diajukan tidak diakomodir masuk dalam kategori tanggap darurat. Padahal, berdasarkan hasil perhitungan kerusakan sementara, ditaksasi mencapai Rp 800 juta.

"Sehingga kerusakan itu tidak cepat kami berikan bantuan kepada nelayan. Namun, kami tetap berupaya menyampaikan kepada Pak Wakil Bupati Nagekeo untuk bisa koordinasi lebih lanjut dengan BNPB. Itu melalui dokumen tencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P)," terang Oliva.

Menurut Oliva, dengan adanya dokumen RSP itu, bisa mendapatkan bantuan reguler dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di sisi lain, masa penyusunan dokumen R3P itu bisa mencapai tiga bulan.

"Setelah dokumen R3P, itu beres, maka sudah bisa dimasukkan ke KKP untuk ditindaklanjuti. Diharapkan bulan November ini dokumen sudah bisa diantat ke kementerian terkait," kata Oliva.

Olivia mengaku jika kerusakan perahu, mesin, dan alat tangkap itu tidak segera diatasi, maka berdampak pada pendapatan nelayan. Karena itu, DKP Nagekeo akan mendata lagi kriteria kerusakannya. Nelayan yang terdampak berat akan diusulkan melalui APBD Induk 2027.

Nelayan Masih Trauma

Oliva mengatakan meski ratusan nelayan terdampak gempa, ketersediaan ikan mentah di Nagekeo masih tercukupi. Ia mengklaim lima hari setelah kejadian, para nelayan sudah kembali melaut.

"Setelah pemerintah mengeluarkan imbauan bahwa tidak ada tsunami lagi, itu mereka sudah mulai beraktivitas. Kami lihat di pasar itu ikannya banyak yang dijual," beber Oliva.

Berdasarkan data DKP Nagekeo, kata Oliva, hasil tangkapan nelayan berupa ikan mencapai 1.000 ton per bulan. "Jadi itu yang masuk dalam catatan konsumsi daerah dan nilai rumah tangga setiap bulannya.

Namun, keterangan tersebut justru berbanding terbalik dengan pengakuan nelayan. Dua nelayan asal Desa Nangadhero, yakni Alman Saman (38) dan Langgoi Ursil (44), mengaku belum berani melaut karena masih trauma.

Di sisi lain, Langgoi Ursil mengaku ikan mentah yang masuk ke Nagekeo berasal dari nelayan dari Sulawesi, bukan nelayan lokal Nagekeo.

"Memang stok ikan ada, tetapi tidak banyak. Itu juga kami beli dari nelayan Sulawesi yang jual ke sini karena kami semuanya belum berani melaut," ujar Langgoi diamini Alman Saman di sampingnya, Minggu (6/9/2026).

Tambak Garam Ikut Rusak

Selain perahu dan alat tangkap nelayan, bencana gempa juga merusak hampir 100 lebih hektar tambak garam di Kelurahan Mbay 2, Kecamatan Aesesa. Kerusakan terjadi pada wadah menjemur garam dan jalan produksi untuk mobilisasi hasil yang rusak parah.

Kondisi tersebut mengakibatkan garam yang sudah diproduksi masih menumpuk di lokasi karena tak bisa diangkut setelah jalan masuk rusak parah. Namun, BPBD Nagekeo telah mengambil langkah dengan menggelontorkan sejumlah anggaran untuk mengerjakan kembali jalan yang rusak tersebut.

"Karena apabila diangkut kecuali dipikul, tapi itu per karung Rp 10 ribu. Sehingga hal ini BPBD juga sudah alokasikan anggaran BBM untuk diisi ke alat berat milik petani garam agar bisa kerja jalan yang rusak," terang Oliva.

Menurut Oliva, berdasarkan pendataannya, hingga Agustus 2026 ini, jumlah produksi garam di Kelurahan Mbay 2 mencapai 7.000 lebih ton. Sementara jumlah produksi per tahun rata-rata 15.000 ton.

"Dan pasarnya itu semua keluar, seperti di Surabaya dan Palembang. Tetapi tahun ini, petani garam mengeluh karena harga jual menurun," pungkas Oliva.