.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) untuk meninjau ulang perencanaan keuangan daerah secara menyeluruh. Atensi khusus KPK terkait tata kelola keuangan tersebut menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini, pada Agustus lalu.
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, mengungkapkan KPK memberi waktu satu bulan untuk memperbaiki perencanaan keuangan tersebut. Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Gubernur NTB, Kamis (3/9/2026).
"Kami diberikan waktu satu bulan perbaikan review lagi gitu. Review ulang perencanaan keuangan kita. Tidak hanya pokir, tapi terkait dengan kegiatan-kegiatan secara keseluruhan," ujar Adha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adha menyambut positif kedatangan tim KPK yang memberikan pembinaan terkait pencegahan korupsi di Lombok Barat. Menurutnya, langkah ini menjadi sarana edukasi bagi pemerintah daerah untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
"Alhamdulillah saya sangat apresiasi sekali, senang dengan kegiatan tersebut. Sehingga kami tahu apa indikasi-indikasi yang misalnya akan jatuh kepada korupsi," imbuh politikus PKS itu.
Adha menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu perencanaan hingga dampak program. Termasuk dalam pengadaan barang dan jasa hingga eksekusi dana pokok pikiran di DPRD Lombok Barat.
"Tidak hanya terkait proyek, tetapi dari perencanaan keuangan. Tata kelola itu kan dari perencanaan, kemudian bagaimana eksekusinya, bagaimana outcome-nya. Ini yang dievaluasi. Alhamdulillah kami jadi lebih terang," paparnya.
Mengenai nasib dana pokir di DPRD Lombok Barat, Adha menegaskan pihaknya akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar semua pihak bisa menahan diri demi perbaikan sistem. Adha mengaku telah meminta pendampingan intensif dari KPK terkait hasil Survei Integritas Pemerintah Daerah (SPI) Lombok Barat yang berada di zona merah.
"Ya mudah-mudahan lah ini menjadi refleksi semua, semua OPD, semua ASN di Lombok Barat termasuk DPR di Lombok Barat. Juga kasus yang kemarin menjadi refleksi kita bersama dan menjadi komitmen jangan sampai kita mengulang," ujarnya.
