BKD Targetkan 21 Jabatan Lowong di Pemprov NTB Terisi Sebelum Oktober

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan 21 jabatan lowong di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terisi sebelum Oktober 2026. Pengisian puluhan jabatan tersebut menerapkan sistem manajemen talenta.

Kepala BKD NTB, Tri Budi Prayitno, mengungkapkan Pemprov NTB telah mengantongi rekomendasi terkait penerapan sistem tersebut. Pria yang akrab disapa Yitit itu menerangkan mekanisme seleksi terbuka yang memakan waktu lama tak lagi digunakan.

"Kami kan sudah mendapat rekomendasi penerapan manajemen talenta. Jadi tidak lagi menggunakan model seleksi terbuka yang kami umumkan," ujar Yiyit, Kamis (3/9/2026).

Melalui skema manajemen talenta, Yiyit berujar, seluruh pejabat eselon II, II, hingga IV di Pemprov NTB telah terpetakan secara otomatis berdasarkan kualifikasi pendidikan, capaian kinerja, hingga rekam jejak masing-masing. Menurutnya, indikator penilaian terintegrasi ke dalam aplikasi MyASN.

"Nama-namanya sudah ada. Yang memenuhi syarat itu ada di kotak 7, 8, dan 9. Misalnya Kepala Bapenda kosong, tinggal kita klik, maka otomatis muncul siapa saja pejabat yang ada di kotak 7, 8, 9 yang memenuhi syarat," jelas Yiyit.

Mekanisme berbasis data ini, dia melanjutkan, membuat ASN tidak perlu lagi mendaftar secara manual. Sebab, sistem secara otomatis memfilter pejabat yang dinilai pantas menduduki posisi tertentu berdasarkan potensi dan kompetensi teruji.

Yiyit lantas menanggapi kemungkinan adanya pejabat yang enggan ditempatkan di posisi tertentu. Menurut dia, komitmen pengabdian seorang ASN sudah menjadi kewajiban.

"Ketika kita menjadi pegawai negeri, sesungguhnya kebebasan pribadi kita sudah kita 'gadaikan'. Tidak bisa orang milih-milih, karena secara potensi, kompetensi, dan kualifikasinya sudah terdefinisi di sistem," tegasnya.

Yiyit juga menanggapi santai berbagai kritik mengenai ketidaksesuaian kualifikasi pejabat di Pemprov NTB. Dia menegaskan proses pengisian jabatan tetap berdasarkan regulasi yang berlaku.

"Kritik kami terima, tapi kan aturan tidak ada yang dilanggar. Sekarang prosesnya relatif jauh lebih cepat dan mudah. Kalau pejabat tidak berada di kotak 7, 8, atau 9, ya sulit diproses," ujar Yiyit.

"Insyaallah sebelum Oktober sudah terisi," pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD NTB mendesak BKD segera mengisi 21 jabatan lowong di Pemprov NTB. Puluhan jabatan lowong itu terdiri dari eselon II sebanyak 2 orang, eselon III 11 orang, dan eselon IV 8 orang. Adapun, 11 jabatan eselon III yang lowong tersebar di hampir seluruh OPD Pemprov NTB hingga tingkat kepala sekolah.